UU Ciptaker

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa UU 6/2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) 2/2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU tetap berkekuatan hukum secara sah, menuai kekecewaan dari Aliansi Aksi Sejuta Buruh (AASB). 

Mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri (Menko Ekuin), Rizal Ramli menilai alasan kegentingan memaksa untuk mempercepat pembentukan UU 6/2023 tentang Cipta Kerja melalui metode omnibus law sangat tidak masuk akal.

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, meminta seluruh elemen buruh tidak memberikan hak suaranya kepada calon presiden dari partai politik pendukung UU Omnibus Law Ciptaker.

Serikat buruh tengah mempersiapkan aksi mogok nasional sebagai bentuk penolakan terhadap UU Cipta Kerja dan Permenaker 5/2023.

Partai Buruh akan mengajukan judicial review atau uji materi ke Mahkamah Konstitusi terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu)  2/2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) yang baru saja disahkan DPR RI menjadi undang-undang (UU).

Presiden Joko Widodo dan DPR RI diminta untuk melakukan segala upaya dalam rangka membatalkan pemberlakuan UU tentang penetapan Perppu Cipta Kerja (Ciptaker).

Dalam amar putusan terkait Undang Undang Cipta Kerja, Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan inkonstitusional bersyarat. MK juga meminta parlemen dan pemerintah melakukan perbaikan, bukan malah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti (Perppu) dengan alasan kegentingan yang mendesak.

Pemerintah seharusnya terlebih dahulu memperbaiki UU 11/2020 tentang Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi (MK), sebelum menerbitkan Perppu 2/2022.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas uji materi UU 11/2020 tentang UU Cipta Kerja terus menuai kontroversi di publik. Mayoritas bertanya kenapa UU Cipta Kerja masih berlaku, padahal MK sudah menyebut inkonstitusional.

Pendapat anggota DPR RI Fraksi Gerindra Fadli Zon terkait "invisible hand" pada UU 11/2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) bakal dipelajari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Presiden Joko Widodo memastikan setiap pasal dalam UU 11/2020 tentang Cipta Kerja tetap berlaku meski dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Penilaian Mahkamah Konstitusi (MK) yang menganggap pembuatan UU Cipta Kerja kurang memenuhi asas keterbukaan dalam menyertakan partisipasi publik dibantah.

Penilaian Mahkamah Konstitusi (MK) yang menganggap pembuatan UU Cipta Kerja kurang memenuhi asas keterbukaan dalam menyertakan partisipasi publik dibantah.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tetap tetap berlaku sampai batas waktu mengubah UU itu berakhir dua tahun ke depan, sebagaimana ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan Undang-undang Cipta Kerja direvisi dalam kurun waktu 2 tahun ke depan bukanlah sebuah peristiwa yang mengagetkan. Hal ini merupakan peristiwa yang umum terjadi.