Fenomena buzzer politik mecuat ke publik, banyak kalangan menyebut buzzer merusak iklim demokrasi sehat di Indonesia dan membuat pemerintah terbuai hingga akhirnya terkesan alergi pada kritik.
- Resmi Dilantik, Joe Biden: Keinginan Rakyat Didengar
- MUI Sesalkan Sikap Pemerintah AS Soal Pasal Perzinahan di UU KUHP yang Baru
- Demokrat Banyuwangi Mengajak Menjaga Kondusifitas Pasca-Musda PD Jatim
Menanggapi kelakuan buzzer yang destruktif, Kepala Staf Presiden Moeldoko meminta para buzzer untuk menahan diri karena kelakuan minus mereka berdampak negatif untuk citra pemerintah, terkhusus Presiden Joko Widodo.
Sebetulnya, pada tahun lalu, tepatnya 13 Agustus 2018, Politikus Senior Rizal Ramli sudah memperingatkan akan dampak negatif buzzer terhadap iklim demokrasi Indonesia.
Saat itu, Rizal meminta kepada capres yang akan bertarung pada Pilpres 2019 untuk beradu gagasan ketimbang memelihara buzzer untuk membuat "kebisingan" di media sosial.
Menurut Rizal, fenomena buzzer di setiap kontestasi politik hanya menjadi perusak demokrasi. Karena celotehan mereka tidak ada isinya, hanya kebisingan yang disebarkan oleh mereka, bukan gagasan.
"Buzzer itu kan orang yang dibayar untuk membuat noise, kebisingan," kata Rizal di kantor PBNU tahun lalu.
"Para capres jangan lah pakai buzzer-buzzer lagi, karena semakin banyak buzzer semakin rusak demokrasi kita," tandas RR sapaan akrab ekonom senior itu.[bdp]
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Mall Di Kediri Tolak Ratusan Pengunjung Tanpa Aplikasi Peduli Lindungi
- Terima Banyak Keluhan Orang Tua Siswa, Hadi Dediansyah Berharap Pemerintah Terapkan Pembelajaran Tatap Muka
- Surya Paloh Sambangi Parpol Koalisi Pemerintah Biar Dianggap King Maker
