Pemerintah dan penegak hukum diminta bertanggungjawab terhadap korban kerusuhan 21-22 Mei 2019.
- Hanya Menang Di Lima Daerah Saat Pilkada Serentak, PKB Jatim Perlu Regenerasi Kepemimpinan
- Jokowi Sudah Punya Rumah Baru di Colomadu Begitu Lengser 2024
- Setelah Sampaikan Kritik, Seluruh Fraksi DPRD Menerima Raperda RPJPD Jamber 2025-2045
Di hadapan peserta yang diinisiasi Presidium Emak-emak Republik Indonesia (PERI), Mien Uno mengaku sangat berduka dengan banyaknya korban yang luka maupun tewas.
"Saya berbicara sesuai dengan apa yang saya rasakan. Saya sangat berduka dengan nilai kemanusiaan yang diabaikan, ada korban oleh peluru tajam jatuh pada aksi lalu," sambungnya sembari terisak.
Padahal, kata Mien Uno, aksi massa yang terjadi di depan Gedung Bawaslu merupakan aksi damai untuk menuntut keadilan karena Pemilu 2019 dinilai tidak adil. Namun, lanjut dia, aparat penegak hukum malah mempertontonkan tindakan brutal saat menghadapi massa aksi 21-22 Mei lalu.
"Ini bukan perang, ini aksi damai menuntut keadilan. Di manakah nilai-nilai kemanusiaan itu? Yang dipertontonkan tindakan brutal oleh para penegak hukum," imbuh Mien Uno.
Mien Uno menyesalkan peristiwa tragis yang menimpa putera-puteri Indonesia sebagai korban keganasan aparat penegak hukum hingga tewas. Karenanya, dia tidak takut apabila dirinya dilaporkan oleh pihak-pihak tertentu karena telah mengungkap kejadian yang sebenarnya.
"Ibu pertiwi sangat berduka, nilai-nilai kemanusiaan yang ditanamkan dalam Konvensi Genewa untuk tidak memperlakukan hal-hal yang kejam kepada anak-anak, perempuan, orang tua dan para tokoh agama, sipil, para medis, para jurnalis jadi korban," ungkap Mien Uno.
Dalam acara tersebut, turut hadir keluarga korban Aksi 22 Mei, yakni keluarga korban dari Farhan Syafero, M. Reyhan Fajari, dan Harun Al Rasyid. Kemudian, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, Amien Rais, Ketua Dewan Pembina DPP Partai Berkarya, Neno Warisman, dan Ketua DPP FPI Sobri Lubis.[aji
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Muncul Petisi Penolakan IKN, DPD RI: Bukti Legislatif Tak Bisa Lagi Diandalkan
- Adhie Massardi: DPR Sibuk Otak-Atik Pancasila, Lalu Siapa Yang Urus Rakyat?
- Terpilih Sebagai Presidium KAHMI Jatim, Dokter Agung Mulyono Tancap Gas Majukan UMKM
