Sekjen Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Komaryono kurang sepaham dengan pembentukan tim khusus (Timsus) pasangan petahana Pilkada Kaltim 2024 yakni Isran Noor dan Hadi Mulyadi yang bertugas mencegah politik uang. Karena hal itu akan memancing polemik di masyarakat, Kamis (19/9).
- Kumpulkan Parpol, KPU Kota Probolinggo Evaluasi Pelaksanaan Pilkada 2024
- KPU Jombang Tetapkan Warsubi-Salman Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pilkada 2024
- KPU Banyuwangi Fokus Hadapi Persidangan Gugatan Paslon di MK
"Pembentukan timsus yang tugasnya mencegah politik uang menjelang pilkada menurut saya kurang pas. Kenapa? karena akan memancing polemik di masyarakat", kata Komaryono.
Selain itu lanjut Komaryono, dirinya juga mempertanyakan dasar hukum yang dipakai untuk membentuk Satgas tersebut. Apalagi sampai memiliki kewenangan untuk melakukan penangkapan kemudian siapa yang bertanggung jawab jika terjadi polemik antar pendukung.
"Dan yang jadi pemikiran saya, adakah dasar hukum yang dipakai untuk membentuk satgas khusus tersebut apalagi sampai memiliki kewenangan untuk melakukan penangkapan dan nanti kalau terjadi Polemik antar Pendukung siapa yang bertanggung jawab", tanyanya.
Menurut Komaryono, sudah menjadi rahasia umum bahwa sebagian Masyarakat masih banyak berharap diberi materi oleh paslon, terutama masyarakat yang kehidupanya menengah ke Bawah dan bahkan ada juga masyarakat yang menerima seuatu dari lebih dari satu Paslon. Komaryono menyebutnya sebuah fenomena.
"Fenomena inilah yang harus kita pikirkan bersama, karena masyarakat kita berpikiran bahwasanya baik Pilkades, Pilkada, Pilgub, Pilpres sampai Pileg beranggapan bahwasanya itu merupakan Pesta Rakyat," terangnya.
Komaryono menjelaskan, kalau memang ingin mengurangi atau meminimalisir politik uang. Mestinya sistem pemilunya yang diubah, dibuat yang lebih tidak memberikan kesempatan politik uang. Karena menghilangkan politik uang butuh proses panjang.
"Politik uang ini dibenci juga dirindukan. Untuk menghilangkan butuh proses panjang. Kalau ada tim pemenangan mengajak mencegah politik uang dengan cara menangkap lalu melaporkan ini juga bukan solusi baik. Karena ini juga berpotensi menimbulkan konflik juga", pungkas Komaryono.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Kumpulkan Parpol, KPU Kota Probolinggo Evaluasi Pelaksanaan Pilkada 2024
- KPU Jombang Tetapkan Warsubi-Salman Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pilkada 2024
- KPU Banyuwangi Fokus Hadapi Persidangan Gugatan Paslon di MK
