Ratusan wali murid yang tergabung dalam Komunitas Orang
Tua Peduli Anak SMP Se-Surabaya (KOMPAK), melakukan aksi unjuk rasa di
depan gedung Grahadi Surabaya.
Mereka menuntut penghapusan sistem zonasi dan meminta Mendikbud diganti.
Hari,
salah satu peserta aksi, menuturkan, sistem zonasi dirasa sangat
merugikan anaknya yang mempunyai nilai bagus, lantaran tidak bisa
masuk sekolah negeri.
"Anak saya yang SD
NEMnya bagus, yang saya sesalkan anak saya SD ini nilainya 288. Daftar
ke SMP negeri kawasan tidak masuk, ternyata di reguler hanya berapa
meter yang diterima. Sampai hari ini saya belum daftar", ujar Hari.
Kordinator
demonstrasi Amir Pase, menilai kebijakan zonasi yang diterapkan
Mendikbud untuk tahun ini harus dibatalkan. Karena sangat merugikan
siswa yang berprestasi tidak bisa mendaftar ke sekolah negeri akibat
jarak zonasi tersebut.
"Kita meminta menteri
itu membatalkan zonasi, karena ini sangat merugikan anak-anak yang
berpestasi kalau seperti ini. Anak-anak ini sudah berjuang sangat keras
untuk mereka belajar, kadang-kadang sampai kita leskan, tapi prestasi
mereka itu tidak berarti kalau zonasi ini diberlakukan", jelasnya.
Amir
Pase menambahkan, kebijakan zonasi sangat belum matang dan tidak
melibatkan partisipasi masyarakat meski dengan alasan pemerataan
pendidikan untuk semua kalangan.[bdp]
- Duh, Kasus Covid-19 di Surabaya Mengkhawatirkan, Positivity Rate Terus Mengalami Kenaikan
- Jatim Kedatangan 14 Ribu Pekerja Migran, Begini Langkah Gubernur Khofifah
- Mobil Respon Cepat Vaksin Keliling Kota Surabaya Resmi Diluncurkan, Wali Kota Eri: Sehari Sanggup Melayani 500 Orang
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Blusukan ke Kandang Ternak Jelang Idul Adha, Gubernur Khofifah Pastikan Hewan Kurban Jatim Sehat dan Tervaksin PMK dan LSD
- Kunjungi Kampung Eks Lokalisasi Dolly, Jose Puji Pengembangan UMKM
- Satpol PP, Tertibkan Banner yang Melanggar di Kabupaten Probolinggo
