Energi Baru dan Terbarukan (EBT) jarang diperbincangkan publik. Meski kini persoalan energi menjadi perhatian banyak pihak saat memasuki masa pasca pandemi. Bahkan, Jawa Timur menjadi salah-satu provinsi potensial untuk mengembangkan EBT ini.
- Cegah Kasus Cikungunya dan DBD, Pemkot Surabaya Gandeng ITD Unair hingga BBTKLPP
- Unair Gelar Talskhow Refleksi 2024, Soroti Penegakan Hukum untuk Kemajuan Ekonomi
- Wali Kota Eri Wisuda Gelar Doktor Bareng Menteri AHY
"Potensi itu ada. Bahkan tersebar di wilayah Jawa Timur. Ya, artinya memang diperlukan kajian serta pendalaman serius pada upaya pengembangan EBT ini di tiap provinsi, termasuk di Jawa Timur," papar Direktur Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Energi Baru dan Terbarukan (PSHK EBT), Fakultas Hukum UNAIR, Dr. Indria Wahyuni dalam keterangan resminya, Selasa (21/6).
Apalagi, isu EBT ini sangat penting terkait tujuan Indonesia untuk mencapai pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).
Ditegaskan Indry, sapaannya, bauran energi nasional yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) mentargetkan peran EBT dalam bauran energi mencapai 31.2% dengan kebutuhan energi dalam negeri mencapai 1.012 MTOE.
"Target Indonesia kan net zero emission (carbon neutral) pada tahun 2060 atau lebih cepat. Target ini sudah dituangkan dalam Updated Nationally Determined Contribution (NDC) yang disubmit Indonesia pada UNFCCC," urainya.
Dalam catatan pusat kajian ini, untuk mencapai target tersebut, penggunaan energi bersih merupakan kunci dalam pengurangan karbon. "Maka, kami mempersiapkan Konferensi Nasional bertema Menatap Masa Depan Energi Baru dan Terbarukan Pasca-pandemi: Potensi dan Tantangan pada 28-29 Juni," urai perempuan peraih doktor dari University of Birmingham, Inggris ini.
Direncanakan, konferensi nasional ini mengundang berbagai stakeholders di bidang energi. Diantaranya, SKK Migas, Praktisi di bidang energi minyak bumi dan gas, batubara, serta sustainable development, dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
"Selain berdikusi panel, pada acara Konferensi ini juga terbuka ruang bagi para peneliti, akademisi, untuk menyumbangkan ide-ide dan hasil penelitiannya melalui presentasi paper," tegas dia.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Kondisi Ekonomi yang Tidak Menentu dan Biaya Wisuda: Beban Tambahan bagi Masyarakat Menjelang Lebaran
- Sumardi Dorong OPD Pemprov Jatim Maksimalkan Pelayanan Meski Ada Efisiensi Anggaran
- Cegah Kasus Cikungunya dan DBD, Pemkot Surabaya Gandeng ITD Unair hingga BBTKLPP
