Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Politik (FISIBPOL) UPN “Veteran” Jawa Timur menggelar Seminar Nasional bertajuk “Transparansi, Trust, dan Partisipasi: Pondasi dalam Tata Kelola Pemerintahan yang Tangguh” di Ruang Penida Noor, Gedung FISIBPOL 1, Rabu 7 Mei 2025.
- Truu Mobility, Startup Kendaraan Mikro Elektrik Karya Alumni ITS
- Insentif Ribuan Guru Ngaji Jember Mandek, DPRD Harap Ada Solusi Pencairan Dana Hibah
- Kisah Seorang Penggembala Kambing dari Desa hingga Raih Gelar Profesor di Universitas Jember
Acara yang menghadirkan dua narasumber utama itu menjadi menjadi forum perpaduan perspektif akademis dan praktis.
Dua narasumber itu adalah Dr. Moch. Ali Mashuri, M.Si (Analis Kebijakan Bapperida Kota Mojokerto) dan Dr. Tri Yuniningsih, M.Si (Dosen FISIP UNDIP), serta dihadiri ratusan mahasiswa dan praktisi kebijakan publik.
Dalam pemaparannya, Dr Moch Ali Mashuri menekankan bahwa pemerintahan yang tangguh tidak dapat dibangun tanpa adanya transparansi, kepercayaan publik, dan partisipasi aktif dari masyarakat.
Ia menyampaikan berbagai inovasi yang telah dilakukan di pemerintah daerah, seperti di Kota Mojokerto, dan bagaimana keterbukaan informasi mampu meningkatkan akuntabilitas serta menekan potensi korupsi.
“Transparansi bukan sekadar membuka data, tetapi menciptakan sistem yang terbuka bagi keterlibatan publik. Dari situ lahirlah kepercayaan, dan ketika masyarakat percaya, mereka pun bersedia terlibat secara aktif,” kata Dr. Moch. Ali Mashuri dikutip RMOLJatim.
Dr. Tri Yuniningsih memperkuat argumen tersebut dari sisi akademik dengan menyatakan bahwa prinsip-prinsip good governance seperti etika, integritas, dan akuntabilitas adalah elemen mendasar dalam membangun kepercayaan publik.
“Trust tidak bisa dipaksakan, ia lahir dari konsistensi tindakan pemerintah yang sesuai dengan nilai moral publik,” jelasnya.
Menambahkan kedalaman perspektif, Ketua Panitia Seminar, Bagus Nuari Harmawan, MPA, menekankan bahwa seminar ini relevan dengan konteks ketidakpastian global saat ini.
Ia menyebut bahwa robust governance yakni tata kelola yang kuat, adaptif, dan tahan terhadap guncangan adalah kebutuhan mendesak di tengah era turbulensi, baik akibat krisis politik, ekonomi, maupun perubahan iklim.
“Di tengah dinamika yang serba cepat dan penuh gejolak, pemerintah tidak cukup hanya berjalan sesuai prosedur. Diperlukan pemerintahan yang robust, yang mampu bertahan dan tetap memberikan pelayanan publik berkualitas dalam situasi krisis. Dan kunci dari robust governance adalah integrasi transparansi, trust, dan partisipasi dalam setiap lini kebijakan,” katanya.
Dekan FISIBP, Dr. Catur Suratnoaji, menyampaikan apresiasi terhadap kegiatan ini dan berharap seminar ini dapat memperkuat kesadaran sivitas akademika akan pentingnya nilai-nilai tata kelola yang sehat.
“Ini bukan hanya diskusi teoritis, tapi refleksi praktis atas tantangan nyata dalam tata kelola publik. Mahasiswa harus menjadi bagian dari solusi ke depan,” ungkapnya.
Ia juga berharap, kegiatan ini mampu memperkuat arah reformasi birokrasi dan budaya pemerintahan yang terbuka serta responsif terhadap kebutuhan publik di era ketidakpastian.
“Semoga ini menjadi forum perubahan yang lebih baik lagi ke depannya,” pungkasnya. 
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Nasib Guru Swasta Di Madura Memprihatinkan, Digaji Dibawah UMK
- Agar Pendidikan di Surabaya Berkualitas, Begini Kata Eri Cahyadi
- Pelajar SMAN 7 Banda Aceh Juara Penelitian Internasional
