Keputusan politik Presiden Joko Widodo yang akan memindahkan Ibu kota ke Kalimantan sepertinya masih jadi pertentangan. Bukan hanya di level masyarakat yang menolak keras tentang wacana pemindahan ibukota.
- Diduga Ada Penggelembungan 5000 Suara Caleg DPR RI, PPK Sumberbaru Jember Akhirnya Lakukan Hitung Ulang di 6 Desa
- AJI: Banyak Wartawan Masuk Penjara Terjerat UU ITE
- Jokowi Sebut Indonesia dan China Saudara Senasib Sepenanggungan
Pengamat politik Universitas Indonesia Cecep Hidayat menilai permintaan izin Jokowi di hadapan anggota parlemen dalam sidang tahunan hanyalah sebatas mereproduksi isu. Sama dengan beberapa pemimpin sebelumnya yang menyatakan akan memindah ibukota seperti Soekarno dan Soeharto.
"Ini jadi kecenderungan pemimpin kita untuk memproduki isu politik baru setiap pemimpin.kapan waktu pemindahannya juga masih belum jelas, sumber anggaran pemindahan juga tidak tertuang jelas," tandas Cecep, Senin (25/8).
Cecep melihat belum ada indikasi pemerintah akan serius memindahkan ibukota, mulai naskah akademis, pelibatan ahli dan juga pembahasan bersama legislator. Jokowi kata Cecep, harus benar-benar menjamin apakah saat tahun 2024 waktu pencanangan ibu kota baru akan dilanjutkan oleh penggantinya nanti.
"Ini kan 2024 Jokowi sudah tidak berkuasa. Siapa yang bisa menjamin kesinambungan pemimpin sebelumnya ke sesudahnya. Ini kecenderungan politik kita nggak istikamah dalam membuat sistem politik ajeg, saat berbeda bisa bertolak belakang," pungas Cecep seperti dimuat Kantor Berita Politik RMOL. [mkd]
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Persatuan Rakyat akan Tumbangkan Rezim Oligarki di Pilpres 2024
- Walhi Minta Pemerintah Tegas Cabut Izin Perusahaan Perusak Lingkungan dan Pemicu Konflik
- Layangkan Kritik Terbuka, Bukti Hubungan Megawati dan Jokowi Tidak Baik-baik Saja
