Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi kembali menegaskan agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkot Surabaya harus melaporkan kontrak kinerjanya ke media massa.
- Kembalikan Fungsi Fasum, Pemkot Surabaya Gencar Tertibkan PKL dan Bangunan Liar
- Wali Kota Surabaya Beri Sanksi Berat Guru yang Banting Pemain Futsal
- Wali Kota Eri Imbau Warga Surabaya Tak Gunakan Popok Bayi dan Pembalut Sekali Buang
Kontrak kinerja itu merupakan hasil kerja OPD terkait selama 6 bulan berjalan.
"Harus disampaikan kontrak kinerja," tegas Wali Kota Eri Cahyadi dikutip Kantor Berita RMOLJatim di Convention Hall, Kamis (30/6).
Tujuan penyampaian kontrak kinerja ke media massa ini kata Wali Kota Eri agar dapat diketahui masyarakat seluruhnya.
Hal ini sebagaimana menindaklanjuti instruksinya yang menginginkan agar setiap OPD Pemkot Surabaya melaporkan hasil kontrak kinerja selama enam bulan berjalan sejak penetapan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru pada Januari 2022.
"Itu kan udah saya tanda tangani semua, sehingga OPD-OPD harus disampaikan kontrak kinerja kepada masyarakat," pungkasnya.
Seperti diketahui hingga saat ini dari total 18 dinas, 9 lembaga teknis, 6 bagian dan 31 kecamatan, hanya 3 kepala dinas dan 2 lembaga teknis yang sudah melaporkan kontrak kinerjanya ke media massa.
Sedangkan 1 Kepala Dinas rencananya akan memaparkan kontrak kinerjanya pada Jum'at (1/7).
Untuk ketiga dinas yang sudah melaporkan kontrak kinerjanya ke media massa adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) M Fikser, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Nanik Sukristina serta Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM), Lilik Arijanto.
Sedangkan dua lembaga teknis pemkot yang sudah menyampaikan kontrak kinerja adalah, Direktur RSUD Dr Muhammad Soewandhie, Billly Daniel Messakh dan Direktur RSUD Bhakti Darma Husada (BDH) Bisukma Kurniawati.
Sementara 6 Bagian Pemkot Surabaya dan 31 kecamatan belum ada sama sekali yang melaporkan. 
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Pemkot Surabaya Tertibkan Kabel Utilitas Ilegal di 5 Lokasi
- Bentuk Koperasi Merah Putih, Pemkot Surabaya Jadikan 10 Kelurahan Pilot Project
- Kembalikan Fungsi Fasum, Pemkot Surabaya Gencar Tertibkan PKL dan Bangunan Liar
