Proses penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) melalui Jaring Pengaman Sosial (JPS) bagi masyarakat terdampak pandemi Covid-19, di sejumlah daerah di Kabupaten Gresik banyak yang tidak tepat sasaran.
- Dzuriyyah Hizbullah Terus Kumandangkan Spirit Resolusi Jihad, Ajukan 9 Nama untuk Gelar Pahlawan Nasional
- Kota Mojokerto Raih Lima Penghargaan dalam Sehari
- Terima Penghargaan dari Mahkamah Agung RI, Wakil Bupati Malang Apresiasi Seorang Kades
Hal tersebut, diungkapkan salah seorang warga Desa Petisbenem Kecamatan Duduksampean Kabupaten Gresik Ahmed saat melakukan pantuan langsung dilapangan terkait penyaluran Bansos JPS Covid-19.
"Fakta dilapangan yang kami dapatkan bahwa, banyak penerima Bansos JPS Covid-19 di Desa Petisbenem yang tidak tepat sasaran itu memang benar terjadi," katanya dikutip Kantor Berita RMOLjatim, Jumat (29/5).
"Masih banyak warga yang seharusnya layak sebagai penerima, tetapi tidak dapat sama sekali bantuan dari pemerintah ini. Ironisnya, faktor atau alibi yang dikemukakan pihak Pemerintah Desa (Pemdes) terkesan tendensius," ujarnya.
Kenapa warga yang seharusnya layak menjadi penerima Bansos JPS, justeru tidak menerima bantuan. Bahkan, masih menurut Ahmed alasan yang diberikan ada muatan ketidak sukaan.
Mulai dari, khawatir ada kecemburuan sosial hingga karena dulu orang yang layak mendapatkan bantuan itu. tidak memilih dia, Kepala Desa (Kades) yang memimpin saat ini," urainya.
"Jelas kebijakan Pemdes yang seperti itu, harus ditindak dan tidak boleh dibiarkan. Karena, itu sama saja dengan merampas hak orang untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah," tegasnya.
"Kami tidak menampik kalau ada masyarakat yang layak menerima bantuan itu, mendapatkan hak,nya karena terdeteksi. Yang tidak terdeteksi itu banyak dan sangat membuat hati kami miris," tukasnya.
Untuk itu, kami mendesak Badan Pembangunan dan Perencanaan Daerah (Bappeda) Kabupaten Gresik, agar membuat hotline pengaduan masyarakat. Supaya bisa langsung tau atau mendengar dan merespon fakta miris yang terjadi dilapangan," tandasnya.
Senada juga disampaikan Huda (37) Warga Desa Banjaran Kecamatan Driyorejo yang menilai penyaluran Bansos JPS Covid-19 belum tepat sasaran.
"Iya sama mas, di Desa kami hal serupa juga terjadi, banyak warga prasejahtera yang seharusnya layak menerima Bansos JPS Covid-19 mala tidak dapat. Justeru, yang dapat sanak saudarannya perangkat desa," tuturnya.
Padahal sebelum ada wabah corona lanjut Huda, Ibu rumah tangga dengan kondisi ekonomi tidak kurang dan tidak lebih mendapatkan Bansos JPS.
"Begitu ada Corona, kok mala sebaliknya orang yang paling merasa terimbas gak dapat jatah bantuan. Sedangkan yang secara ekonomi cukup kok mala dapat," pungkasnya.
Terkait persoalan itu, pihak Bappeda Gresik belum bisa dikonfirmasi untuk memberikan klarifikasi.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Ketua Kartar Surabaya Berharap Raperda Kepemudaan Akomodir Peran dan Kebutuhan Pemuda
- DJP dan Jawa Timur Jalin Misi Optimalisasi Penerimaan Negara
- Program "Berantas" Resmi Diluncurkan, Warga Situbondo Bisa Berobat Gratis Hanya dengan KTP dan KK
