Pencabutan kuasa hukum yang pertama yakni Gusti Prasetyo Utomo oleh tersangka Agus Setiawan Tjong pada kasus proyek Jasmas Pemkot Surabaya tahun 2016 jelang sidang perdananya, Senin (18/3), menjadi tanda tanya besar.
- Polda NTB Ancam Bubarkan KLB IPPAT Lombok Jika Nekat Digelar
- Kasus Promo Miras Holywings, Pakar Hukum Minta Polisi Periksa Pelaku Utama
- Mantan Istri Bos Minyak Kayu Putih Dituntut 10 Bulan Penjara, PH Sebut Objek yang Dilaporkan Tidak Ada Aslinya
"Peran dewan, benar. Dari berbagai partai di DPRD Surabaya. Ada lintas partai," jelas Gusti pada Kantor Berita , beberapa waktu lalu.
Namun sayangnya Gusti enggan menyebutkan secara rinci nama partai maupun anggota dewan yang dimaksud.
"Klarifikasi keterlibatan anggota dewan. Dibacakan untuk rencana dakwaan," tandasnya.
Yang jelas lanjut Gusti, dalam kasus ini, sesuai pasal yang dijeratnya, tersangka Agus Setiawan Tjong tidak sendirian. Namun ada pihak lain yang dianggap turut menikmati hasil korupsi.
"Keterlibatan dalam nominal kerugian negara. Pasal 2 dan 3 serta Pasal 55 ayat 1," pungkasnya.
Untuk diketahui, sebelumnya, Kejari Tanjung Perak telah melakukan penahanan terhadap Agus Setiawan Tjong Kamis (1/11) lalu.
Tjong merupakan pelaksana proyek pengadaan terop, kursi, meja, dan sound system pada 230 RT di Surabaya itu akhirnya ditahan di Cabang Rutan Kelas I Surabaya di Kejati Jatim usai menjalani serangkaian pemeriksaan.
Dari hasil audit BPK, Proyek pengadaan program Jasmas tersebut bersumber dari APBD Pemkot Surabaya, tahun 2016 dan merugi hingga Rp 5 miliar rupiah akibat adanya selisih angka satuan barang yang dimainkan oleh tersangka Agus Setiawan Tjong.
Dalam kasus ini tak hanya para ketua RT, RW dan LPMK serta anak buah dari Agua Setiawan Tjong yang dimintai keterangan oleh penyidik Pidsus Kejari Tanjung Perak.
Namun sejumlah anggota DPRD dan beberapa Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya pun juga diperiksa.
Dari catatan ada enam legislator Yos Sudarso berasal dari bendera partai politik yang berbeda, yakni dari Partai Hanura, Golkar, PAN, Demokrat dan Gerindra.
Anggota DPRD Kota Surabaya yang diperiksa pertama adalah Sugito dari Partai Hanura. Sugito diperiksa sebagai saksi pada Rabu ,11 Juli 2018.
Selanjutnya, Binti Rohman diperiksa diurutkan ke 2. Politisi dari Partai Golkar ini memberikan keterangan sebagai saksi pada 31 Juli 2018.
Pemeriksaan lanjutan pun kembali dilakukan penyidik yang mengerucut ke petinggi DPRD Kota Surabaya yakni Dermawan. Wakil Ketua DPRD asal Partai Gerindra ini diperiksa pada Rabu, 1 Agustus 2018.
Di pemeriksaan ke 4 adalah Saiful Aidy, Politisi PAN, yang diperiksa pada Kamis, 2 Agustus 2018.
Sementara Dini Rinjani, Legislator Partai Demokrat ini diperiksa diurutkan ke 5 pada Jum'at, 2 Agustus 2018.
Sedangkan di urutan yang terakhir yakni urutan ke 6, penyidik kembali memeriksa petinggi DPRD Kota Surabaya lainnya, yakni Ratih Retnowati. Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya dari Partai Demokrat ini diperiksa pada Senin, 6 Agustus 2018.
Dari informasi yang dihimpun, program Jasmas ini merupakan produk dari sejumlah oknum DPRD kota Surabaya yang telah diperiksa penyidik. Tanpa peran ke enam sang legislator itu, program Jasmas dalam bentuk pengadaan ini tidak akan terjadi.
Untuk diketahui, penanganan kasus korupsi Jasmas ini ditingkatkan ke penyidikan berdasarkan surat perintah yang ditanda tangani Kajari Tanjung Perak, Rachmad Supriady, SH MH, dengan Nomor Print-01/0.5.42/Fd.1/02/2018 tertanggal 8 Februari 2018 lalu.[aji]
- Kejari Tanjung Perak Tahan Tersangka Korupsi di PT Perikanan Nusantara
- Perkara Dugaan TPPU Rafael Alun, KPK Telusuri Perusahaan Cangkang dan Mata Uang Kripto
- 4 Makelar Akui Uang Penjualan Rp 500 Juta, Ferry Jocom yang Cari Pembeli Barang Sitaan Satpol PP Surabaya
