Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak disebut sebagai oposisi dan tetap menganggap sebagai bagian dari pemerintah.
- Tuduhan Pemalsuan Rekam Jejak Akademik Jaksa Agung, Pimpinan DPD RI: Sengaja Diganggu Karena Tangani Kasus Besar
- Mahfud MD Sentil Benny K Harman: Pertanyaannya kok Seperti Polisi Memeriksa Copet?
- Kejagung Lembaga Paling Dipercaya Publik, DPR Terendah
"PKS cuma enggak ngambil kabinet, tapi PKS tetap dalam pemerintahan," ujar Jazuli di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11).
Berada di dalam pemerintahan, lanjut Jazuli, bukan sekedar kursi kabinet. Tetapi, juga termasuk penempatan kader partai jadi kepala daerah.
"Karena PKS punya gubernur, Gubernur Sumbar (Irwan Prayitno), Gubernur NTB (Zulkieflimansyah), masa gubernur di luar pemerintahan?" ungkapnya.
Ditambahkan Jazuli, PKS ke depan juga siap bekerjasama dengan pemerintah untuk hal-hal yang memang bisa disepakati bersama.
"Kita ke depan bekerja sama pada hal-hal yang kita sepakat dan sepaham," pungkasnya, seperti dimuat Kantor Berita Politik RMOL.[mkd]
- Dialog Bareng Milenial dan Gen-Z, Ini Kata Emil Dardak Soal Gibran
- PKB Jatim Usulkan Gus Ami Capres 2024
- KPU Ngawi : Petahana Tidak Perlu Mundur Dari Jabatan, Cukup Cuti
