Kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan mencapai 100 persen yang telah disetujui Presiden Jokowi, membuat masyarakat menjerit.
- Aksi Greenpeace Serang KPK Pakai Laser Diperkirakan Habiskan Dana Rp 100 Juta
- PKS Ajak Gerindra Gabung Koalisi Perubahan Usung Anies, Prabowo: Saya Belum Pelajari
- Pemimpin Indonesia Era Transformasi, Membangun Bangsa dan Negara Harus dari Bawah
"Elu karena enggak masuk PBI karena yang sehat membantu yang sakit tapi dipaksakan satu keluarga (membayar), Itu namanya pemerasan, bukan gotong royong, apalagi naik 100 persen," Ribka di Gedung Nusantara I, Kompleks DPR RI, Senayan dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (6/11).
Selain itu, alasan kenaikan iuran demi menutupi defisit negara yang mencapai triliunan rupiah juga dinilai bukan alasan tepat.
"Udeh jangan ngomongin defisit, ini sudah salah pengelolaan,†tambah Wasekjen PDIP ini.
Bukan tanpa alasan ia menyalahkan buruknya pengelolaan. Menurutnya, di zaman Menkes Siti Fadhilah Supari terdapat Jamkesmas dengan premi lima ribu rupiah, namun berjalan lancar tanpa adanya keluhan dari masyarakat.
"Enggak ada yang ribut. Dokter enggak ribut, rumah sakit enggak ribut (dibayar) lima ribu. Masa sekarang Rp 23 ribu yang PBI masih ribut, artinya di mana nih ributnya?†tandasnya.[aji
- Hari Pertama Kampanye, PKS Jatim Sampaikan 3 Gagasan
- Jokowi Ajak Umat Hindu Jadikan Nyepi Sebagai Momentum Intropeksi Diri Dan Jaga Keharmonisan
- Tolak Wacana PKB, Gerindra Jatim Tetap Solid Inginkan Prabowo Presiden Di Pilpres 2024