Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Said Aqil Siroj kembali mengkritik pemerintah.
Menurut KH Said, ekonomi tanah air didominasi konglomerat hingga keberadaan pihak asing. Karena itu pemerintah harus mulai memfokuskan pengelolaan sumber alam dan merancang anggaran negara untuk masyarakat kelas menengah ke bawah.
- Kemenko PMK: Jauhkan Keluarga Indonesia dari "Neraka Dunia"
- Pendemo Erick Thohir Dipolisikan, Relawan Jokowi: Apakah Begini Seorang Yang Digadang-gadang Jadi Pemimpin?
- Prabowo: Jangan Setia kepada Orang, Tapi Setialah kepada Perjuangan
"Harus berpihak kepada kalangan mustadh'afin
(kalangan tidak mampu). Pemerintah tidak punya pilihan lain mengingat saat ini
masih banyak sektor-sektor ekonomi strategis yang pengelolaannya dikuasai
segelintir konglomerat saja, baik pribumi maupun asing," kritik KH Said
saat Harlah ke-94 Nahdlatul Ulama (NU) di Kantor PBNU, Kramat Raya, Jakarta
Pusat, Jumat (31/1).
Dominasi asing ia contohkan dalam dunia perbankan. Berdasarkan data Otoritas
Jasa Keuangan (OJK), jelasnya, 33,5% aset perbankan di Indonesia masih dikuasai
asing.
Ruang yang besar kepada bank asing itu, lanjutnya, berimplikasi pada kecilnya kontribusi perbankan pada perekonomian domestik.
"Kenyataan yang sering dijumpai, akses perbankan
pelaku usaha mikro, kecil dan menengah tidak mudah, berbeda dengan pelaku usaha
besar atau konglomerat. Selain persoalan bankable atau tidaknya, hal lain
adalah mengenai pemihakan," lanjut Gurubesar UIN Sunan Ampel Surabaya ini.
Namun demikian, bukan berarti NU anti dengan konglemerat. Baginya, konglomerat
akan lebih baik jika turut serta menggandeng pelaku ekonomi kecil agar lebih maju.
"Jadilah konglomerat yang menanting ekonomi mikro, kecil dan menengah. Jika kelas menengah terangkat, kelas kecil dan mikro pun harus demikian," demikian Said seperti dilansir Kantor Berita Politik RMOL.
- Menko Airlangga: Banyak Ruang Inklusi Keuangan Syariah Tumbuh Lebih Tinggi
- Sandiaga Uno Nyatakan Siap Bertarung Lagi di Kontestasi Pilpres 2024
- Usai Jumatan, Kantor Gus Yaqut Didemo PA 212 dan GNPF Ulama