Keputusan bersama Pemkot Surabaya dan Gubernur Jatim untuk melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Surabaya mendapat dukungan dari kalangan anggota DPRD Kota Surabaya.
- Dukung SDA Kelautan, Sekdaprov Jatim Ajak Seluruh Elemen Optimalkan Potensi Laut
- Mobil Perangkat Desa Di Probolinggo Dibakar Orang Tak Dikenal, Polisi Buru Pelaku
- Sisilain Senja Band Rilis Single Pertama Berjudul Selalu Di Hatiku, Begini Tanggapan Pencipta Lagu Loss Doll
Kendati demikian, legislator Yos Sudarso berharap PSBB yang akan direncanakan dalam waktu dekat ini tidak berlangsung lama.
”Lebih cepat lebih baik. Tapi misalnya nanti jumlah orang yang positif bertambah, mungkin bisa diperpanjang waktunya," jelas Anggota Komisi C DPRD Surabaya Minun Latif dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Senin (20/4).
Lebih lanjut politisi PKB ini mengatakan, aparat nantinya harus benar-benar bekerja menegakkan peraturan.
"Selain itu sambil menegakkan aturan, aparat juga harus bisa melakukan sosialisasi kepada warga agar mereka patuh akan aturan PSBB," harapnya.
Sementara itu anggota Komisi B John Tamrun menekankan, agar masyarakat disiplin menerapkan protokol kesehatan.
"Sebenarnya PSBB tidak perlu dilakukan kalau masyarakat secara ketat menerapkan protokol kesehatan menghadapi pandemi Covid-19," terang politisi PDIP ini.
Menurut politisi yang akrab disapa JT itu, sebenarnya PSBB tidak diinginkan warga Surabaya. Karena akan berdampak pada stabilitas ekonomi. Terutama sektor menengah kebawah.
"PSBB dilakukan untuk menghadapi pandemi Covid-19 ketika masyarakat tidak disiplin menerapkan protokol kesehatan," pungkasnya.
- Kenalkan Dunia Perkoperasian melalui Lomba Antar Pelajar di Hari Jadi Koperasi ke-74
- Tak Ingin Bedakan Sekolah Negeri dan Swasta, Ini Strategi Eri Cahyadi ke Depannya
- Perda P-APBD Jember Tahun 2022 Resmi Ditandatangani