Pembentukan Panitia Seleksi (Pansel) calon Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang mulai bergulir.
- Desa Randuboto Siap Jadi Kawasan Minapolitan Yang Digagas KemenPUPR
- Haul Habib Husein Brani Dibanjiri Puluhan Ribu Jamaah Dari Berbagai Pelosok
- Jelang Kongres, Nama Dimas Oky Terus Dapat Dukungan dari Alumni Berbagai Fakultas
Senin (27/4), digelar rapat terbatas, salah satu hasilnya adalah mengirim surat kepada 5 calon anggota Pansel.
Pernyataan itu disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Norman Ramdansyah SH, melalui sambungan seluler.
“Sedang kami proses, artinya proses administrasi, hari ini kami bersurat kepada lima calon anggota Pansel,” tuturnya.
Selanjutnya, sambung dia, pihaknya menunggu jawaban dari para calon anggota Pansel.
“Sebenarnya kalau secara informal sudah kami lakukan (pemberitahuan), termasuk kepada pak bupati,” tambah Norman, panggilan akrabnya.
Ditanya ihwal peserta rapat hari ini melibatkan siapa saja dan surat dikirimi ke siapa saja, serta rundown Pansel selanjutnya seperti apa, hingga berita ini ditulis, Norman belum memberikan jawaban.
Secara terpisah, Bupati Sanusi, di Pendopo Kabupaten Malang, memastikan, akhir Mei ini calon Sekda sudah terpiih, dan secepatnya bisa dilantik.[riz]
Sementara itu 3 nama kini mengemuka sebagai calon Sekda, di antaranya Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPKPCK), Wahyu Hidayat. Menanggapi itu, Sanusi menyerahkan sepenuhnya pada Pansel.
Dalam waktu dekat, kata dia lagi, Pansel segera terbentuk dan langsung bekerja. “Pansel juga melibatkan para Profesor dari perguruan tinggi. Jadi proses seleksi nanti netral dan independen," tegasnya.
Berbagai sumber menyebutkan, selain Wahyu Hidayat yang digadang-gadang berpeluang, dua nama lainnya juga mengemuka, yakni Kepala Inspektorat, Tri Dyah Maistuti dan Kepala BKPSDM, Norman Ramdansyah.
- Gubernur Jawa Timur Resmikan Desa Pendulum Devisa Binaan Bank Jatim
- Relawan Suket Teki Nusantara Bantu Difabel Kota Kediri
- Pansus DPRD Banyuwangi Ajak Eksekutif Rakor Hasil Fasilitasi Pencabutan Perda LKD
