Pemerintah Desa (Pemdes) Randuboto, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik, mulai merencanakan penataan lahan di bantaran Sungai Bengawan Solo untuk mewujudkan kawasan minapolitan yang merupakan program DAK Integrasi Kementerian PUPR RI.
- Hadiri Kontes dan Lelang Bandeng Kawak Gresik 2024, Pj. Gubernur Adhy Harap Jadi Agenda Tahunan Nasional
- Gempa Tuban! Iwan Zunaih Desak Pemprov Jatim Gerak Cepat Pulihkan Penanganan Pasca Bencana
- Kasus Narkoba di Satpol PP Gresik, Syaiful Mubarok Dituntut Hukuman 12 Tahun Penjara Denda Rp1,5 M
Untuk mewujudkan rencana itu, Pemdes Randuboto melakukan rapat koordinasi tanah komprehensif bersama pihak dari Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Gresik.
Kepala Desa Randuboto Andhy Sulandra menyatakan pihaknya siap menerima program DAK Integrasi sebagai upaya penataan kawasan bantaran sungai Bengawan Solo.
Bahkan Andhy menyatakan rasa syukurnya ketika sudah mendapatkan surat balasan terkait penetapan batas bantaran sungai Bengawan Solo dari BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai) dalam program tersebut.
"Seminggu lalu sudah kami terima surat balasan dari BBWS, terkait garis sempadan (batas bantaran, red) sungai Bengawan Solo. Kami bersyukur, sebab sejak zaman kolonial warga sini tidak tahu garis sempadan," ujarnya dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Rabu (1/9).
Melalui surat keputusan yang dikirim pihak BBWS, lanjut Andhy, semua khususnya warga Desa Randuboto jadi tahu dan mengerti garis sempadan.
Ditambahkan Andhy, sungai Bengawan Solo di wilayahnya merupakan sungai tidak bertanggul, sehingga garis sempadannya ditentukan minimal 15 meter dari bibir sungai.
"Selama ini yang dijadikan patokan (dasar, red) batas sempadan, ya pokoknya yang jaraknya 15 meter dari tepi Bengawan Solo," tegasnya.
Pihaknya bersyukur warga Desa Randuboto sangat mendukung program minapolitan. Apalagi jika program DAK integrasi yang didanai oleh Kementrian PUPR bisa lolos atau disetujui pemerintah pusat.
"Maka tentunya hal itu akan menjadikan wilayah kami lebih maju dan berimbas ekonomi masyarakat bakal meningkat pesat," ungkapnya.
Sementara menurut Kepala Kantor ATR/BPN Gresik Asep Heri untuk menjadikan kawasan minapolitan, dibutuhkan sinergitas antar lembaga baik pemerintah daerah (pemda), pemdes serta pemerintah pusat.
"Jadi program ini induknya DAK integrasi yang didanai Kementrian PUPR, tetapi dibarengi dengan program ATR/BPN konsolidasi tanah. Jadi nanti ada penataan tanah," tuturnya.
Dalam pengembangannya, nantinya juga akan diatur terkait fasum dan fasos hingga penataan jalan atau akses pendukung lainnya.
"Untuk tahap pertama penataan bantaran di Desa Randuboto, ada 186 rumah yang akan dijadikan pilot projek. Sebagai pendukung, nantinya akan diklirkan soal legalitas tanah termasuk dengan sertipikat hak milik atas tanah," tandasnya.
- Hadiri Kontes dan Lelang Bandeng Kawak Gresik 2024, Pj. Gubernur Adhy Harap Jadi Agenda Tahunan Nasional
- Gempa Tuban! Iwan Zunaih Desak Pemprov Jatim Gerak Cepat Pulihkan Penanganan Pasca Bencana
- Kasus Narkoba di Satpol PP Gresik, Syaiful Mubarok Dituntut Hukuman 12 Tahun Penjara Denda Rp1,5 M
