Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung merespon temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait adanya 5 Kementerian/Lembaga mengelola keuangan negara ke rekening pribadi yang disampaikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
- Sopir dan Ajudan Istri Ferdy Sambo Tersangka, Polri: Sudah Ditahan
- Kejari Madiun Resmi Naikkan Status Dugaan Korupsi 2 Proyek Kolam Renang ke Penyidikan
- Hasnaeni Ngaku Depresi Saat Bikin Pernyataan, Apa Sedang Dalam Pengaruh Obat Atau Narkoba?
Seperti dikutip dari Kantor Berita Politik RMOL, jika Rekomendasi KPK Dilaksanakan, Tidak Perlu Naikkan Iuran BPJS Kesehatan Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron mengatakan, pihaknya akan mendalami temuan tersebut apakah terdapat indikasi perbuatan pidana atau hanya kesalahan administrasi.
"Kalau memang hanya karena kesalahan administrasi, maka perlu diperbaiki," ucap Nurul Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (22/7).
Namun bila nantinya kesalahan administrasi tersebut ditemukan indikasi kesengajaan dan diduga ada keuntungan pribadi, maka lembaga antirasuah akan melakukan penindakan.
"KPK tentu akan melakukan penindakan sesuai dengan hukum yang berlaku," pungkasnya. Untuk Penuhi Panggilan Pemeriksaan Berdasarkan temuan BPK RI, ada penggunaan rekening pribadi pada 5 Kementerian/Lembaga untuk pengelolaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 71,78 miliar.
Kementerian/Lembaga yang dimaksud di antaranya, Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Kementerian Agama (Kemenag), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten).
- Resmi Tersangka, Aziz Syamsuddin Pakai Rompi Tahanan
- Serpihan Kertas Ditemukan di Kantor Sementara Walikota Bekasi, KPK Minta Tidak Ada Pihak yang Sengaja Halangi Penyidikan
- Kasus Denny Indrayana Masuk Tahap Penyidikan
