Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) membenarkan adanya aduan terkait dua penyelenggara Pemilu di Kota Surabaya yang diduga bermasalah.
- Emil Dardak Memimpin Elektabiltas Bursa Cawagub Jatim Dibayangi Eri Cahyadi
- Siang Ini AHY Sampaikan Pidato Politik
- DPR RI Susah Ajak Nadiem Makarim Berdialog, Saiful Huda Sebut Dia Mau Jalan Sendiri
Kedua penyelenggara Pemilu ini, KPU dan Bawaslu Kota Surabaya.
"Iyaa, kemarin udah masuk via email," ungkap sumber terpercaya di DKPP yang enggan namanya untuk dipublikasikan pada Kantor Berita RMOLJatim, Jum'at (7/8).
Kendati demikian, kata sumber pihaknya belum mengetahui secara detail terkait kasus apa dan siapa yang melaporkannya.
Sebab saat ini aduan tersebut masih dalam tahap verifikasi administrasi sesuai dengan lokasi kejadian.
"Masih menunggu dilakukan verifikasi administrasi wilayah," pungkasnya.
Seperti ramai diberitakan Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jatim resmi melaporkan KPU dan Bawaslu Kota Surabaya ke DKPP.
Kedua penyelenggara Pemilu ini, KPU dan Bawaslu Kota Surabaya, diduga melanggar kode etik penyelenggara Pemilu dalam pelaksanaan verifikasi administrasi dukungan bakal calon pasangan perseorangan di Pilwali Kota Surabaya 2020.
KPU dan Bawaslu Kota Surabaya dinilai melanggar pasal 6 ayat 2d, pasal 6 ayat 3a, pasal 6 ayat 3f, pasal 7 ayat 1 dan 3, pasal 11 huruf c, pasal 11 huruf d, pasal 15 huruf c, pasal 15 huruf d Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.
- PKS Heran Isu Reshuffle Tiba-tiba Muncul Jelang Pemilu 2024
- Demi PT 0 Persen, DPD Perlu Gandeng Partai Oposan
- Sowan ke Ngarso Dalem, Ganjar Diberi Banyak Wejangan Sri Sultan HB X
