Kondisi Sekolah Menengah Atas Swasta di Kabupaten Bangkalan cukup memperihatinkan, Bangunan sekolah yang hampir roboh, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang tak selancar SMA Negeri, Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) minim hingga persyaratan Kepala Sekolah harus memiliki Nomor Unik Kepala Sekolah (NUKS).
- PPDB SDN Jalur Zonasi Dibuka 7 Juni, Seleksi Berdasarkan Skor Usia
- Prof Awik Puji Dyah Nurhayati Teliti Obat Baru Antikanker dari Spons Laut Indonesia
- Agar Pendidikan di Surabaya Berkualitas, Begini Kata Eri Cahyadi
Hal itu diungkapkan Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Kh. Muhdori A. Rohman, saat ini tidak sedikit gedung sekolah yang rusak, bahkan ada yang sudah roboh. Namun meski kondisinya sudah demikian, sekolah tidak bisa mendapatkan bantuan lantaran jumlah siswanya kurang dari 100 orang.
“Itu kami adukan, dengan harapan ada perubahan positif nantinya, karena kami juga mendidik anak bangsa, harusnya mendapatkan hak yang sama,” ujarnya dikutip Kantor Berita RMOLJatim dihadapan Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Mahthur Khusairi saat Reses di SMA PGRI 2 Bangkalan Selasa (15/9).
Hal senada juga diungkapkan Ketua MKKS SMA swasta H. Syamsul Arifin, dana BPOPP untuk SMA Swasta tidak cair dalam enam bulan terakhir, sedangkan untuk sekolah Negeri masih tetap cair.
Selain itu, tidak ada beda antara Kepala Sekolah yang memiliki NUKS dengan yang tidak, sebab tidak ada feedback dari sertifikasi itu. Padahal untuk memperoleh NUKS itu kepala sekolah harus mengikuti pelatihan.
“Di Bangkalan dana BPOPP belum cair, sedangkan di kabupaten lain tetap normal seperti biasa,” Kata dia.
Menanggapi hal itu, Mathur Husyairi mengaku akan mempertanyakan ke Pemprov terkait semua aspirasi kepala sekolah itu, terutama terkait bantuan infrastruktur sekolah.
“Kami akan pertanyakan ke Dinas Pendidikan provinsi apa regulasi yang membatasi lembaga swasta untuk mendapatkan bantuan infrastruktur itu,” kata dia.
Menurutnya, jika benar demikian, itu sangat tidak adil bagi lembaga swasta. Pentolan Aktivis Jaka Jatim itu menambahkan, saat ini Gubernur mempunyai program (TisTas) Gratis Berkualitas, namun hingga saat belum benar-benar teras bagi masyarakat.
“kalau kenyataan di lapangan seperti ini bukan gratis berkualitas tapi gratis terbatas,” ucap Anggota Komisi E DPRD Provinsi itu. 
- Komisi D DPRD Jatim Apresiasi Layanan Mudik Di Bandara Abdulrachman Saleh Malang
- DPRD Jatim Harap Ada Tambahan Armada Untuk Lebaran Tahun Depan
- Antisipasi PMK, Daniel Rohi Usulkan Pembatasan Lalu-Lintas Hewan Di Perbatasan Jatim
