Sejumlah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di Surabaya memperketat protokol kesehatan bagi pemohon pajak. Sayangnya protokol kesehatan yang diterapkan KPP disesalkan para pemohon pajak. Sebab untuk dapat bertemu dengan petugas KPP harus mengambil antrian online terlebih dahulu.
- Dampingi Presiden Jokowi Tinjau Pasar Wonokromo, Gubernur Khofifah: Operasi Pasar Terus Dilakukan untuk Stabilkan Harga Beras di Jatim
- Tenggelam 24 Jam, Remaja Dungus Ditemukan Tersangkut Sampah di Dasar Kali Madiun
- GP Ansor Ngawi Rayakan Ultah ke-88
Seperti yang terjadi KPP Sukomanunggal, seorang pemohon mengaku hanya ditemui petugas parkir dan security.
"Saya jauh-jauh datang ke sini (KPP Sukomanunggal) untuk mengurus PKP ternyata disuruh antri online. Yang menemui bukan staf pegawai tapi security yang merangkap tukang parkir," jelas Aji kepada Kantor Berita RMOLJatim, Rabu (21/10).
Yang membuat pemohon kecewa saat dia bertanya terkait pengurusan pajak, semua diarahkan oleh security yang secara dadakan bertindak menyerupai pegawai KPP.
"Kadang paham yang dijelaskan, cuma banyak yang ga pahamnya. Harusnya di depan kantor ada satu staf KPP yang bertugas menemui pemohon. Sehingga ada penjelasan yang baik dari KPP," jelasnya.
Ditambahkan Aji, daftar antri online dinilainya tidak efektif dan justru merugikan pemohon pajak. Sebab antri online diakuinya lebih banyak trobelnya.
"Hanya karena ingin mengajukan permohonan PKP dan bertemu petugas KPP harus antri online yang ga jelas. Beberapa kali saya coba daftar antri online di KPP Sukomanunggal tapi selalu penuh. Masa daftar hari ini (Rabu, 21/10) dapatnya Jumat, masa hari-hari biasa dari pagi sampai sore jadwalnya selalu penuh. Mereka niat kerja atay ga. Ini daftar online apa-apaan. Katanya mengurus pajak dipermudah, nyatanya malah dipersulit. Kalau memang takut dengan pandemi, kenapa ga sekalian KPP di-lockdown saja," tegasnya.
Sementara pemohon pajak lainnya bernama Sari mengaku tidak habis pikir dengan aturan yang diterapkan sejumlah KPP di Surabaya. Selain KPP Sukomanunggal, KPP Sawahan, Jagir dan Gubeng juga menerapkan aturan serupa.
"Sekarang segalanya online. Kalau online harusnya dipermudah, tapi ini malah sulit. Seperti daftar antri online, berkali-kali dicoba gagal. Kesannya untuk bertemu petugas KPP seperti mau bertemu presiden saja. Sulitnya minta ampun. Padahal kita juga mau mendapat arahan untuk pengurusan pajak," kata Sari dengan nada kecewa.
Tidak hanya layanan daftar online, layanan online lain di website pajak.go.id prosesnya juga terlalu lama.
Sari mencontohkan, untuk konfirmasi aktivasi hingga bertanya terkait dengan pajak di nomer telegram saja tidak langsung dibalas.
"Saya kirim permohonan aktivasi efin balasnya bisa dua hari. Mereka juga punya layanan nomer di telegram tapi lama balasnya. Layanan online yang seharusnya mudah malah jadi ribet," pungkasnya. 
- Langkah Satpol PP Surabaya Cegah Perang Sarung dan Tawuran selama Ramadan
- Pastikan Pelayanan Pada Masyarakat, Wabup Bojonegoro Tinjau RSUD
- Pemprov Jatim Raih Prestasi AWBI 2023: 5 Sertifikat Cagar Budaya dan 12 Sertifikat Penetapan WBTB Indonesia
