Politisi Demokrat Rachland Nashidik menyoroti pernyataan Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko sebagai pihak yang mengambil tanggung jawab dan meminta tidak mengait-kaitkan dengan Istana terkait dugaan kudeta terhadap Partai Demokrat yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
- Beredar Surat Undangan HUT Demokrat Kubu Moeldoko, Herzaky: Ini Sungguh Memalukan
- Di Balik Gugat ke PTUN, Moeldoko Dinilai Ingin Dapatkan Tawaran Politik Dari AHY
- Gugatan Moeldoko ke Menkumham Mendegradasi Kredibilitas Presiden Jokowi
Menurut Rachland, hal ini sangat kontradiktif dengan informasi yang ia dapat dan menyebutkan bahwa Moeldoko telah mendapat restu dari sejumlah pihak di lingkungan pemerintahan, termasuk 'Pak Lurah' yang disinyalir mengarah ke Presiden Joko Widodo.
"KSP Moeldoko menyatakan aksi memalukan ini tanggung jawabnya sendiri. Tapi dia menyebut Kepala BIN, Kapolri, Menkumham, dan Menko Polhukam Mahfud MD, bahkan 'Pak Lurah' merestui," kata Rachland di akun Twitternya seperti diberitakan Kantor Berita Politik RMOL, Senin (1/2).
Menurutnya, bila benar informasi tersebut, maka saat ini bukan hanya Moeldoko yang perlu memberikan klarifikasi.
"Para pejabat negara itu perlu juga angkat bicara. Apa iya ini semua tanpa restu 'Pak Lurah?'" tegas Rachland.
Hal senada juga sebelumnya disampaikan oleh Kepala Bappilu Partai Demokrat, Andi Arief. Bahkan Andi Arief secara gamblang menyebut bahwa Moeldoko telah mendapat restu dari Presiden Joko Widodo.
"Banyak yang bertanya siapa orang dekat Pak Jokowi yang mau mengambil alih kepemimpinan AHY di Demokrat, jawaban saya KSP Moeldoko. Kenapa AHY berkirim surat ke Pak Jokowi? Karena saat mempersiapkan pengambilalihan menyatakan dapat restu Pak Jokowi," kata Andi Arief.
- Sambut Kedatangan Menteri AHY di Bandara Juanda, Dokter Agung Berikan Batik Tulis Motif Burung Hong
- Dampingi Menteri ATR/BPN Serahkan Sertipikat Tanah Rumah Peribadatan, Pj. Gubernur Adhy Sebut Langkah Strategis untuk Berikan Kepastian Hukum
- Lima Mafia Tanah Dibekuk, AHY Pastikan Tak Akan Ampuni Oknum
