Aliansi Masyarakat Desa Kalitengah (AMDK) Kecamatan Tanggulangi, Sidoarjo, melaporkan dugaan tindak pidana korupsi penyelewengan aset desa serta pengelolaan APBDes yang dilakukan kepala desa setempat.
- KPK Ancam Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor
- Mangkir Pemeriksaan KPK, Gus Muhdlor Bakal Dipanggil Lagi!
- Masyarakat Sidoarjo Bersatu Desak KPK Tetapkan Tersangka Bupati Gus Muhdlor
Dengan membawa berkas laporan, Mamat, Koordinator AMDK bersama dua anggotanya mendatangi Polresta Sidoarjo dan Kejaksaan Negeri pada Selasa (2/2) kemarin.
Laporan berdasarkan informasi perangkat desa dan hasil penelusuran mereka atas laporan keuangan desa sejak tahun 2017 hingga 2020.
"Kami menemukan laporan keuangan desa yang tidak sesuai dengan kenyataan lapangan, terutama mengenai pendapatan asli desa yang nilainya jauh lebih kecil dari kenyataan yang ada," kata Mamat sebagaimana dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Rabu (3/2).
Mamat mencontohkan, laporan kades mengenai pendapatan asli desa tahun 2017 terutama dari sewa tambak sebanyak lima bidang sebesar Rp 36 juta, 2018 Rp 75 juta, 2019 Rp 84 juta, 2020 Rp 84 juta. Padahal satu bidang tambak setahunnya nilai Rp 40 juta kalau ditotal lima bidang tambak total setahun Rp 200 juta.
"Uang sisanya itu kami duga dikorupsi. Inilah yang kami laporkan ke penegak hukum," jelasnya.
Lebih lanjut Mamat menyebutkan dari berkas laporan yang disampaikan ke Reskrim Polresta Sidoarjo dan kejaksaan, bahwa pihaknya mengadukan sebanyak 4 item dugaan penyelewengan yakni harga sewa tambak sebagai PAD yang tidak sesuai kenyataan dan dikorupsi Rp 418 juta, kemudian Deposito kompensasi tanah kas desa Rp 530 juta, pembangunan balai desa dan sarana aset desa Rp 249 juta dan pembentukan BUMDES Rp 263 juta.
"Sehingga total aset desa yang diduga diselewengkan selama lima tahun yakni Rp 2,4 miliar," terangnya.
Selain melapor ke Polresta dan Kejaksaan Negeri, AMDK juga melaporkan kasus ini ke DPRD Sidoarjo.
"Kami berharap aparat penegak hukum menindaklanjuti laporan kami, karena masyarakat Desa Kalitengah sudah gerah dengan tidak transparannya laporan keuangan desa yang dilakukan kades," katanya.
Sementara itu Al Machfudz, tokoh masyarakat Desa Kalitengah mendukung langkah AMDK yang mempersoalkan ketidak transparan laporan keuangan Desa Kalitengah.
"Saya sangat apresiatif terhadap para pemuda yang kritis dan menyoroti laporan keuangan desa. Dari hasil pemantauan kami memang ada permasalahan di Desa Kalitengah mengenai transparansi keuangan desa, ini perlu dikritisi untuk mengungkap kebenaran yang ada," ujarnya.
Lebih lanjut Machfudz mengungkapkan sebagai pelayan publik, aparat desa harus membeber laporan keuangan desa untuk belanja rutin dan pembangunan secara transparan ke warga dengan ditempel di balai desa serta sudut jalan desa yang strategis, sehingga warga tahu penggunaan keuangan desa yang bersumber dari warga.
"Selama ini warga tidak merasakan hasil pembangunan desa di Kalitengah, padahal setiap tahun desa menerima anggaran miliaran rupiah," terang warga Perumahan Kalitengah ini.
- KPK Ancam Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor
- Mangkir Pemeriksaan KPK, Gus Muhdlor Bakal Dipanggil Lagi!
- Masyarakat Sidoarjo Bersatu Desak KPK Tetapkan Tersangka Bupati Gus Muhdlor
