Hingga saat ini, permasalahan distribusi dan kelangkaan pupuk subsidi masih belum menemukan titik terang. Kini Kementerian Pertanian diterpa kabar tak sedap, disinyalir adanya bau KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme) di dunia pupuk subsidi.
- Presiden Jokowi: Beli Pupuk Cukup Pakai KTP
- Predikat Jawa Timur Sebagai Lumbung Gula Nasional Bertahan Berkat Kontribusi Petrokimia Gresik
- Subsidi Mobil Listrik, Pemerintah Lebih Utamakan Orang Kaya Dibanding Nasib Petani
“Salah satu anak Menteri Pertanian (Mentan) Sahrul Yasin Limpo (SYL) dikabarkan menjabat komisaris salah satu pabrik yang memproduksi pupuk subsidi. Belum selesai masalah pupuk subsidi, kini ada lagi masalah nepotisme di dunia pupuk subsidi, yaitu diangkatnya salah satu anak Mentan sebagai salah satu komisaris di salah satu pabrik pupuk,” kata Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Jokowi Mania (Joman) Jawa Timur, Arief Choiri dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Selasa (9/2)
Kendati demikian, Arief tidak menyebut nama anak Mentan yang dimaskud.
“Nanti masyarakat juga tahu, dan sebagian juga sudah tahu, kalau begini terus kasihan petani,” ucapnya.
Ketua DPD Joman, Arief Choiri meminta agar ada tindakan tegas terhadap muatan KKN di dunia pupuk subsidi.
“Jadi benar-benar saat ini, muatan KKN sangat kental di dunia pupuk subsidi dan sudah saatnya hal tersebut harus ditindak tegas,” tegasnya.
Arief kembali menegaskan, sudah saatnya petani menikmati kesejahteraan karena merekalah sebetulnya sebagai pahlawan yang berjuang untuk ketahanan pangan negara ini.
Diberitakan sebelumnya, pendistribusian pupuk subsidi dari pabrik hingga saat ini masih mengalami banyak penyimpangan sehingga mengakibatkan seringnya terjadi kelangkaan pupuk. Hal tersebut dikatakan oleh Ketua DPD Joman Jatim Arief Choiri
Menurut Arief, para oknum atau mafia dari distributor pupuk mencoba memainkan harga, dengan menjual pupuk subsidi di pasar pupuk non subsidi, ini menjerat petani.
Ia mengatakan selisih harga pupuk non subsidi yang harganya dua kali dari harga pupuk subsidi di pasar, menyebabkan banyaknya mafia pupuk yang bermain di pendistribusian pupuk.
“Sebagai contoh, pupuk subsidi Phonska yang harganya sekitar Rp 2.500 per kilogram, maka harga non subsidinya bisa di atas Rp 5.000 per kilogram. Bisa dibayangkan berapa keuntungan yang diperoleh mafia pupuk bila mereka menjual pupuk subsidi di pasar pupuk non subsidi (pasar gelap), “tambahnya.
Selain itu, masalah biaya distribusi patut menjadi sorotan, yaitu biaya penyimpanan di gudang distributor.
Menurut Arief, saat ini banyak gudang distributor hanya sebagai formalitas saja karena dalam kenyataannya, pupuk subsidi dikirim langsung dari gudang penyangga atau gudang produsen Pupuk.
“Ke kios-kios tanpa melalui gudang distributor. Bisa dibayangkan berapa biaya distribusi yang diselewengkan oleh mafia pupuk,”ujar Arief
Dikatakannya, dari distribusi pupuk tersebut, oknum distributor nakal mengambil keuntungan pribadi cukup banyak. Pertama biaya transport dari gudang penyangga ke gudang distributor dan kedua adalah biaya penyimpanan di gudang distributor.
“Dari dua komponen harga tersebut saja, berapa biaya yang seharusnya bisa dihilangkan, namun tidak pernah dilakukan, dan terpaksa dimunculkan untuk keuntungan "pribadi" mafia pupuk,“tegasnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Jokowi Mania (Joman), Immanuel Ebenezer, meminta agar Menteri Pertanian (Mentan) mundur dari jabatannya. Dia mengatakan, akan melaporkan Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL) ke KPK.
Menurutnya, pelaporan tersebut terkait dengan dugaan korupsi pupuk di lingkaran Mentan.
“Pejabat yang korup di Kementan banyak bandit-bandit koruptor semua dan akan kita laporkan ke KPK,” tegasnya pada salah satu media di Jakarta. 
- Koalisi Masyarakat Sipil Sidoarjo Desak KPK Tahan Gus Muhdlor Tersangka Korupsi
- Gus Muhdlor Ditetapkan Tersangka, PKB Jatim Hormati Proses Hukum
- Gus Muhdlor Ditetapkan Tersangka Korupsi oleh KPK
