Gubernur Jatim Khofifah Indra Parawansa mengapresiasi kinerja Banyuwangi, yang mampu menjaga performa positifnya di atas rata-rata banyak kabupaten lain di Jatim. Khofifah meminta Pemkab Banyuwangi untuk mengoptimalkan berbagai program demi menjaga kondisi sosial-ekonomi warga di masa pandemi Covid-19.
- Banyuwangi Kebut Vaksinasi Covid-19 Ribuan Calon Jemaah Haji
- Ini Prioritas Kerja Gubernur Khofifah di Tahun 2022, Termasuk Pemulihan Ekonomi
- Pemkot Kediri Gelar Seminar Online, Deteksi Dini Masalah Gizi Cegah Stunting
Hal itu disampaikan Khofifah saat menghadiri serah terima jabatan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani dan Sugirah, melalui rapat paripurna di Gedung DPRD Banyuwangi, Selasa malam (2/3).
"Semua daerah di negeri ini, ekonominya sempat terkontraksi. Namun dibanding yang lain, kontraksi Jatim lebih rendah," kata Khofifah.
Banyuwangi sendiri berhasil menjaga pertumbuhan ekonominya tetap positif, yaitu tumbuh meski minim, yaitu 1,84 persen, di tengah pandemi Covid-19.
Dari aspek tingkat pengangguran terbuka, Khofifah menyebutkan nilai Banyuwangi sebesar 5,34 persen atau lebih rendah dari Jatim sebesar 5,84 persen.
“Termasuk indeks gini, Banyuwangi masih di bawah rata-rata provinsi. Ini menunjukkan ketimpangan kesejahteraannya rendah," ujarnya.
Meski sejumlah capaian mencatatkan prestasi, Khofifah juga menyebut sejumlah pekerjaan rumah yang harus dikerjakan dengan cepat oleh Banyuwangi. Yakni peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
“Saya berharap IPM Banyuwangi terus ditingkatkan,” ujarnya.
Khofifah juga mengingatkan pentingnya digitalisasi ekonomi yang perlu dilakukan oleh semua daerah. Salah satunya dengan memberdayakan UMKM untuk masuk ke pasar online.
“Jack Ma telah memprediksi bahwa pada 2030 semua bisnis di dunia akan dilakukan secara online. Pelaku UMKM harus dikenalkan digitalisasi sistem dari sekarang,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Khofifah juga mengingatkan pentingnya menjaga angka kemiskinan di masa pandemi ini. Dari aspek peta kemiskinan tahun 2020, Banyuwangi mencatat 8,06 persen di bawah capaian Provinsi Jatim 11,09 persen.
“Meski naik, namun kenaikan kemiskinan Banyuwangi masih bisa dikendalikan. Ini harus dijaga,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyatakan siap menjalankan perintah Khofifah, mulai dari meningkatkan IPM, menekan angka kemiskinan, hingga menurunkan angka stunting.
Ipuk juga memberi fokus pada upaya percepatan pencairan dana ke desa. Per tanggal 1 Maret 2021, ada 49 desa yang telah mencairkan Dana Desa dan 44 desa telah mencairkan Alokasi Dana Desa. Total sepanjang 2021, dana yang diperuntukkan bagi desa di Banyuwangi Rp 413 miliar.
“Kami akan lakukan percepatan karena aliran dana ke desa juga bagian dari pemulihan ekonomi daerah. Agenda saya ngantor di desa dalam sebulan ini juga akan fokus mempercepat penyaluran dana ke desa,” ujar Ipuk yang memiliki program berkantor di desa.
Terkait peningkatan IPM, Ipuk memaparkan, IPM Banyuwangi yang berada di level 70,62 sudah masuk kategori “tinggi”, dan tercatat yang terbesar di wilayah eks Karesidenan Besuki.
“Tapi memang kita ingin bisa seperti kota besar, maka IPM harus ditingkatkan sesuai arahan Bu Khofifah. Kalau di Banyuwangi, tantangan utama IPM ada pada rata-rata lama sekolah karena dihitungnya merata, mungkin ada sebagian warga dewasa yang karena satu dan lain hal dulunya belum sempat belajar di sekolah formal sehingga rata-rata lama sekolahnya kurang,” tuturnya.
Solusinya, lanjut Ipuk, antara lain adalah memperkuat program kejar paket bekerja sama dengan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. “Kami akan beri perhatian untuk meningkatkan IPM,” ujarnya.
- Perkuat Harmonisasi, Berikan IMB Gratis ke Seluruh Rumah Ibadah
- Jelang Pilkada 2020, ASN Banyuwangi Gelar Ikrar Netralitas
- DPRD Kabupaten Pasuruan melantik Dua Anggota PAW
