Nasib Guru Swasta Di Madura Memprihatinkan, Digaji Dibawah UMK

Nasib guru Swasta di Kepulauan Madura masih memprihatinkan. Mereka hanya menerima honor jauh dibawah besaran UMK setempat.

Baca Juga

Larang Penjualan Seragam di Koperasi Sekolah SMAN dan SMKN serta SLB, Gubernur Minta Kacabdin dan Kasek Lakukan Penertiban
Gubernur Khofifah Ajak 2.035 Maba Universitas Muhammadiyah Surabaya Perkuat Sinergi Sosial
Satgas Covid-19 Awasi Penerapan PTMT di Tingkat SD

Anggota DPRD Jawa Timur, Mathur Husyairi mengatakan, dari hasil temuan di lapangan, di Desa Pakandangan, Kecamatan Belutoh, Kabupaten Sumenep, warga sekitar mengeluhkan soal kesejahtreraan guru di sekolah swasta.

Selama ini guru sekolah swasta di Madura mulai tingkat MI hingga MA atau setingkat SMA/SMK gajinya sangat minim.

Jika gaji berdasarkan SK Sukwan (sukarelawan), mereka digaji paling rendah Rp 300 ribu dan tertinggi Rp 900 ribu.

"Guru yang ada mulai tingkat MI hingga MA atau SMA dan SMK, mereka digaji berdasarkan SK kesukwan Rp 300 ribu, Rp 500 ribu paling tinggi Rp 800-900 ribu," kata Mathur, dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Rabu (2/3).

Politisi asal Partai Bulan Bintang (PBB) itu menyebut, guru SMA/SMK yang mendapatkan SK gubernur Jatim kesejahteraannya masih lumayan baik. Dimana gaji yang awalnya Rp 900 ribu, pada APBD Jatim 2021 dinaikkan menjadi Rp 1,2 juta.

"Ini yang mendapatkan SK gubernur. Yang kita pikirkan yang tidak mendapat SK ta. Ini jauh lebih banyak jumlahnya," ujarnya.

Anggota Komisi E DPRD Jatim itu menegaskan, kesejahteraan guru di pedalaman terutama sekolah swasta butuh perhatian. Ia menilai harus ada kolaborasi antara empat pemkab di Madura dan Pemprov Jatim untuk mencari solusi meningkatkan kesejahteraan. Salah satu upaya adalah mendata ulang guru-guru swasta.

"Kenapa dengan orang yang mengorbankan waktunya untuk mendidik anak bangsa kenapa tidak diopeni (diperhatikan, red), ini sesuatu cara berpikir yang salah," tandasnya.

Tak hanya kesejahteraan guru, selama ini alokasi Bantuan Operasi Sekolah (BOS) dan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) yang dianggarkan Pemprov Jatim juga masih jauh harapan kalangan penyelenggara pendidikan.

Dimana alokasi per tahun hanya dianggarkan Rp 2,3-2,5 juta tiap murid. Padahal idealnya pertahun Rp 3,5 juta per murid.