Kongres Luar Biasa (KLB) yang dilakukan oknum kader dan mantan kader Partai Demokrat menuai banyak kecaman dari para pegiat demokrasi.
- Beredar Surat Undangan HUT Demokrat Kubu Moeldoko, Herzaky: Ini Sungguh Memalukan
- Di Balik Gugat ke PTUN, Moeldoko Dinilai Ingin Dapatkan Tawaran Politik Dari AHY
- Gugatan Moeldoko ke Menkumham Mendegradasi Kredibilitas Presiden Jokowi
Direktur Visi Indonesia Strategis Abdul Hamid menyebut, persoalannya ini bukan seperti KLB biasa, dimana adanya dualisme kepemimpinan.
Menurut Cak Hamid sapaan akrabnya, kasus Demokrat murni pembajakan parpol oleh pejabat negara.
"Parpol dibajak oleh orang luar parpol karena punya kekuasaan dan uang. Jadi ini bukan lagi masalah internal Demokrat ansich, melainkan masalah kita sebagai bangsa yang setback ke arah otoritarian," ujar Cak Hamid dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (6/3).
Dalam KLB ilegal yang digelar di Sibolangit, Sumataera Utara, Jumat (5/3), terpilih Kepala KSP Moeldoko sebagai ketua umum.
"Bagaimana pun, Moeldoko pejabat negara yang tak tanggung-tanggung. Dia menjabat sebagai KSP. Jadi wajar saja kalau ada kecurigaan keterlibatan Istana di sana," ucap Cak Hamid.
Dan jika benar Istana terlibat, cawe-cawe KLB Partai Demokrat, maka sungguh sangat disayangkan.
"Oleh karenanya, jika Presiden Jokowi dalam hal ini tidak terlibat dalam pembajakan parpol ini, maka kita mendesak agar pemerintah harus tegas menolak KLB ini, dan memecat Moeldoko dari KSP karena telah mencoreng pemerintah!" pungkasnya.
- Sambut Kedatangan Menteri AHY di Bandara Juanda, Dokter Agung Berikan Batik Tulis Motif Burung Hong
- Dampingi Menteri ATR/BPN Serahkan Sertipikat Tanah Rumah Peribadatan, Pj. Gubernur Adhy Sebut Langkah Strategis untuk Berikan Kepastian Hukum
- Lima Mafia Tanah Dibekuk, AHY Pastikan Tak Akan Ampuni Oknum
