Presiden Joko Widodo patut mengevaluasi jajarannya di sektor keuangan atas dugaan kasus rasuah di perbankan.
- Dugaan Penyelewengan Pajak Rp 1,7 Triliun Oleh Anak Buah Sri Mulyani Sudah Dilaporkan ke KPK
- Haris Rusly Moti: Terbongkarnya Suap Ditjen Pajak Bukti Kegagalan Sri Mulyani
Dalam hal ini, aktivis Haris Rusly Moti mendesak presiden mengambil tindakan tegas kepada Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati lantaran dianggap tak becus dalam bekerja.
"Presiden Jokowi harus mengevaluasi dan memecat Sri Mulyani. Anggota DPR RI agar segera bentuk Pansus periksa Sri Mulyani," kata Haris Rusly Moti di akun Twitternya, Minggu malam (7/3).
Kasus rasuah di sektor perbankan yang kini disorot Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) salah satunya PT Bank Panin Tbk.
Berdasarkan informasi yang beredar, Panin Bank disebut sebagai perusahaan yang disidik KPK sehubungan dengan kasus suap yang melibatkan oknum penjabat Direktorat Jenderal Pajak.
Penyidikan oleh lembaga pimpinan Firli Bahuri ini pun dianggap menunjukkan kegagalan kinerja Sri Mulyani dalam reformasi pajak.
"Keberhasilan KPK membongkar skandal penerimaan negara, pajak dan cukai, bukti nyata kegagalan Menteri Keuangan Sri Mulyani memimpin reformasi pajak," demikian Haris Rusly seperti dimuat Kantor Berita Politik RMOL.
- Pemilu Habiskan Rp16,5 Triliun, Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Rp 96,4 Triliun
- Kemenkeu Lakukan Pemblokiran Anggaran Pemerintah Rp 50,14 Triliun
- Sri Mulyani Kenang Rizal Ramli, Teringat Sepatu Warna Hijau Stabilo
