Sri Mulyani

Anggota Komisi VII DPR Novita Hardini meminta Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman untuk segera berkoordinasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati Sri Mulyani terkait wacana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada tahun 2025.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen (sebelumnya 11 persen) yang berlaku efektif pada 1 Januari 2025. Hal itu diatur berdasarkan UU Nomor 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk memangkas anggaran yang tidak penting dari pagu Kementerian/Lembaga seperti pelaksanaan seremonial.

Menteri Keuangan Sri Mulyani akan menyerahkan penyaluran anggaran pada presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Belanja pemerintah pusat (BPP) mencapai Rp96,4 triliun pada Januari 2024. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, nilai tersebut setara dengan 3,9 persen terhadap pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp2.647,5 triliun. 

Dalam upaya mempersiapkan diri menghadapi ketidakpastian ekonomi global, Kementerian Keuangan RI kembali menerapkan kebijakan automatic adjustment atau pencadangan belanja negara. 

Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani Indrawati turut berduka atas kepergian almarhum Rizal Ramli yang terkenal sosok kritis dalam mengoreksi jalannya pemerintahan. Terlebih saat ia menjabat Menkeu.

Kementerian Keuangan berencana mengucurkan dana sebesar Rp 540 triliun dalam dua pekan terakhir tahun ini. Kementerian Keuangan berencana mengucurkan dana sebesar Rp 540 triliun dalam dua pekan terakhir tahun ini.

Setoran pajak yang diterima pemerintah pada September 2023 tercatat telah mencapai Rp 1.387 triliun, atau sekitar 80,78 persen dari target tahun ini. 

Sebagian besar aset negara yang bernilai 11.000 triliun rupiah masih bisa dioptimalkan, baik secara nilai tambah, peranan, dan kontribusinya, dalam ekonomi Indonesia. 

Di sela kunjungannya ke Maroko, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melakukan pertemuan bilateral dengan Direktur Jenderal World Trade Organization (WTO) Ngozi Okonjo-Iweala.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus segera memeriksa Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati terkait transaksi mencurigakan Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Hal itu perlu dilakukan agar KPK terlihat benar-benar bertindak dan bekerja untuk pemberantasan tindak pidana korupsi.

Keputusan Mahkamah Agung (MA) soal keputusan utang piutang dengan pengusaha kondang Jusuf Hamka harus dihormati pemerintah. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani harus menjalankan keputusan tersebut dengan baik.

Komisi XI DPR RI menggelar Rapat Kerja (Raker) bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Ketua DK OJK Mahendra Siregar dan Kepala BPS Margo Yuwono, Senin (5/6).