Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyesalkan langkah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang hingga kini belum mengeluarkan izin persetujuan penelitian uji klinis (PPUK) fase 2 untuk Vaksin Nusantara.
- Vaksin Nusantara dan Merah Putih untuk Vaksin Booster 2022, DPR: Sebuah Kebijakan yang Melegakan
- Keren! Pengembangan Vaksin Nusantara dan Vaksin Merah Putih Didukung Menkes
- Uji Klinis Vaksin Nusantara Diselesaikan Melalui Kesepakatan Tiga Lembaga
Anggota Komisi IX DPR Nur Nadlifah mempertanyakan sikap kegetolan BPOM yang tidak mengeluarkan izin uji klinis fase 2 tersebut.
"Saya heran, kenapa BPOM enggan mengeluarkan izin uji klinis buat Vaksin Nusantara. Padahal masalah perbedaan pandangan antara BPOM dan tim Vaksin Nusantara sudah kami mediasi beberapa minggu lalu. Tapi kenapa ini belum kelar-kelar juga," kata Nadlifah, seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL Senin (29/3).
Nadlifah mengatakan, bila ini berlarut-larut sangat merugikan negara. Sebab negara tidak akan mandiri karena selalu bergantung terhadap negara lain dalam pengadaan vaksin.
"Ini bertolak belakang dengan semangat kemandirian bangsa kita dalam pengadaan vaksin. Seharusnya BPOM sadar dengan semangat itu dan harus memberi dukungan yang besar terhadap Vaksin Nusantara bukan malah menghambatnya," tegasnya
Karena itu, legislator Fraksi PKB ini mendesak agar BPOM tak mempersulit izin uji klinis fase 2 tersebut. Sehingga, kebutuhan vaksin dalam negeri dapat terpenuhi dengan kehadiran stok Vaksin Nusantara ini.
"Kehadiran Vaksin Nusantara ini kita harapkan dapat memenuhi kekurangan stok selama ini. Agar agenda vaksinasi di seluruh pelosok negeri berjalan lancar," pungkasnya.
- Tingkatkan Kewaspadaan terhadap COVID-19 Jelang Libur Nataru, Pemkot Surabaya Ajak Masyarakat Maksimalkan Layanan Vaksinasi
- Kasus Covid Naik, Masyarakat Diminta Lengkapi Vaksin Booster
- BPOM Sumbang Rp1 Miliar untuk Palestina Lewat Baznas
