Larangan untuk menjual tiket penumpang pada tanggal 6-17 Mei 2021 untuk angkutan penyeberangan kembali dipertanyakan.
- Banjir Waru Akibat Eceng Gondok, Dinas PU Sidoarjo Kerahkan Excavator dan Dump Truk
- Menantu di Probolinggo Tusukan Pisau Ke Perut Mertua dan Istrinya
- 145 Formasi PPPK di Jember Dinyatakan Lolos, 30 Formasi Tak Terisi
Kali ini, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap), Khoiri Soetomo, menyoroti kebijakan tersebut.
“Bukan kami menentang. Kami selalu patuh pada aturan. Hanya saja bagaimana dengan mereka yang dikecualikan seperti TNI/Polri, ASN, pegawai swasta yang membawa surat tugas dari atasannya dan pekerja migran serta santri yang pulang agar diperbolehkan sesuai usulan ibu Gubernur Khofifah. Sebelum dilarang, kami harap ada koordinasi antara pusat, Kemenhub dan kami para pengusaha di Gapasdap. Jangan sampai pelaksanaannya nanti rumit di lapangan, karena mereka menunjukkan surat tugas,” kata Khoiri, dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Senin, (26/4)
"Jangan sampai kami dipersulit. Kami sudah dua tahun terpuruk akibat pandemi. Sektor lain, sudah mulai bangkit. Hanya di sektor kami yang masih kesulitan untuk bangkit," sambung Khoiri.
Keputusan ini, masih kata Khoiri, memang menjadi keputusan yang sulit bagi pemerintah. Sebab, lonjakan kasus covid di India yang disebabkan festival keagamaan, dijadikan pelajaran oleh pemerintah Indonesia.
Namun, menurut Khoiri, fakta yang terjadi di India, tidak bisa disamaratakan dengan Indonesia. Festival perayaan keagamaan Hindu di Sungai Gangga India tidak dilakukan secara protokol kesehatan. Meskipun manusia banyak kesamaannya, tapi suasana culture antara India dan Indonesia tidak sama.
"Ada ritual Salat Ied berjamaah dan sebelumnya Salat Tarawih di Indonesia. Rakyat Indonesia cukup patuh. Saya kunjungi airport dan rest area tol yang menggunakan armada angkutan umum mereka patuh memakai masker. Tolong dibedakan kejadian di India dan Indonesia,” jelasnya.
Pihaknya menyarankan agar pemerintah tetap mengendalikan penyebaran Covid-19. Gapasdap khawatir jika mudik dilarang, pemudik akan menggunakan angkutan pribadi dan angkutan gelap melalui jalan-jalan tikus.
“Kesadaran masyarakat akan muncul dengan mematuhi aturan bukan karena paksaan, tapi kesadaran sendiri. Perekonomian nasional butuh dijaga. Sektor transportasi umum juga urat nadi perekonomian. Nyawa manusia memang tidak bisa dibeli dengan perekonomian yang baik. Jika semua kapal penyeberangan tidak boleh jalan pada 6-17 Mei, hanya kamilah yang tetap mengeluarkan biaya biaya secara penuh," keluh Khoiri.
Pengeluaran biaya itu, dikarenakan kapal yang sandar tidak boleh ditinggalkan ABK-nya selama 24 jam. Sebab, ketika terjadi cuaca buruk, atau ada kapal lain yang akan lewat, maka ABK harus segera cepat cepat memindahkan kapal, dan membutuhkan biaya.
- Kapolresta Sidoarjo Berikan Reward Warga yang Desanya Jadi Zona Hijau Covid-19
- Bupati Probolinggo Serahkan Ribuan Perlengkapan Sholat Kepada Korban Banjir
- Baru Gabung di Cabor, Faji Kabupaten Probolinggo Juara 2 Nasional
