Panglima Tentara Nasional Indonesia Marsekal Hadi Tjahjanto merupakan pihak yang paling bertanggungjawab terkait insiden tenggelamnya KRI Nangggala-402.
- Pemkot Surabaya Beri Perhatian Khusus Para Istri Patriot Ksatria KRI Nanggala 402
- TNI AL Beri Penghargaan PT Priamanaya Energy Usai Bantu Keluarga Awak KRI Nanggala-402
- Pelindo Bersatu Berikan Tali Asih Pada Keluarga KRI Nanggala 402
Menurut Direktur Indonesia Political Opinion Dedi Kurnia Syah, ia tidak sependapat jika muncul dorongan Menhan Prabowo Subianto dicopot imbas tenggelamnya kapal selama yang memakan 53 korban jiwa itu.
Penjagaan alutsista, dalam pandangan Dedi sepenuhnya menjadi tanggung jawab militer.
"Jika ada dorongan mencopot orang paling bertanggung jawab, dia adalah panglima TNI, bukan Menhan Prabowo. Penjagaan kelayakan alutsista semestinya tanggungjawab militer, menteri dalam hal ini hanya membuat kebijakan serta mengalokasikan anggaran," kata Dedi dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (27/4).
Kata Dedi, jika masalah pengadaan alutsista adalah keterbatasan anggaran, maka sebaiknya Menhan tanpa ada yang mendorong sudah mundur terlebih dahulu.
Meski demikian, jika dalam konteks peristiwa tenggelamnya KRI Nanggala-402 maka Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto adalah sosok yang paling bertanggung jawab.
"Tetapi memahami musibah ini, panglima TNI seharusnya paling bertanggungjawab," demikian kata Dedi.
KRI Nanggala merupakan kapal selama berusia 42 tahun. Idealnya kapal selam tersebut menjalani proses pemeliharaan tiap 6 tahun sekali.
Sedangkan KRI Nanggala-402 terakhir menjalani pemeliharaan pada tahun 2012 silam.
- Panglima TNI Tunjuk 5 Pangdam Baru
- Oknum TNI Diduga Aniaya Relawan Ganjar-Mahfud di Boyolali, Panglima TNI: Itu Ranahnya KSAD
- Presiden Jokowi Lantik Jenderal Agus Subiyanto Sebagai Panglima TNI
