Adanya 21 juta data ganda penerima Bansos dipertanyakan pakar politik dan hukum dari Universitas Nasional Jakarta, Saiful Anam.
- Ahok: Bansos itu Hanya di Zaman Kerajaan
- Tekan Kemiskinan Ekstrem dan Cegah Pelaku Usaha Ultra Mikro Terjerat Rentenir, Gubernur Khofifah Serahkan Bansos dan Zakat Produktif di Bangkalan
- Penyaluran BLT Permakanan Surabaya Periode Januari 2024 Capai 100 Persen
Menurut Saiful, dengan adanya data ganda seperti yang diadukan Menteri Sosial Tri Rismaharini kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), berpotensi Bansos tidak tepat sasaran.
"Orang yang semestinya mendapatkan Bansos ternyata malah tidak dapat, bahkan ada yang tercantum nama ganda, sehingga sangat tidak memberikan keadilan kepada masyarakat yang sebenarnya lebih tepat untuk mendapatkannya," ujarnya seperti dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Senin (3/5).
Menurut Saiful, pengungkapan 21 juta nama ganda tersebut merupakan salah satu bentuk adanya kegagalan dalam mengelola dana bansos.
"Sehingga kok ada sampai data ganda, apakah memang sengaja digandakan atau seperti apa?" kata Saiful.
Jika ada kesengajaan sambung Saiful, KPK harus melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait 21 juta data ganda penerima bansos tersebut.
“Siapakah kira-kira oknum yang mencoba menggandakan sehingga rawan dengan terjadinya KKN," pungkasnya.
- Gus Muhdlor Melawan KPK, Resmi Ajukan Praperadilan
- Permohonan Sengketa Pilpres Anies-Muhaimin Ditolak MK
- KPK Periksa Kebenaran Gus Muhdlor Sakit Tak Hadir Pemeriksaan
