Adanya 21 juta data ganda penerima Bansos dipertanyakan pakar politik dan hukum dari Universitas Nasional Jakarta, Saiful Anam.
- Penyaluran Bansos di Sampang Amburadul
- Mudahkan Pengaturan Ketepatan Bantuan, Pemkot Surabaya Lakukan Pemutakhiran dan Pemanfaatan Data
- Ahok: Bansos itu Hanya di Zaman Kerajaan
Menurut Saiful, dengan adanya data ganda seperti yang diadukan Menteri Sosial Tri Rismaharini kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), berpotensi Bansos tidak tepat sasaran.
"Orang yang semestinya mendapatkan Bansos ternyata malah tidak dapat, bahkan ada yang tercantum nama ganda, sehingga sangat tidak memberikan keadilan kepada masyarakat yang sebenarnya lebih tepat untuk mendapatkannya," ujarnya seperti dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Senin (3/5).
Menurut Saiful, pengungkapan 21 juta nama ganda tersebut merupakan salah satu bentuk adanya kegagalan dalam mengelola dana bansos.
"Sehingga kok ada sampai data ganda, apakah memang sengaja digandakan atau seperti apa?" kata Saiful.
Jika ada kesengajaan sambung Saiful, KPK harus melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait 21 juta data ganda penerima bansos tersebut.
“Siapakah kira-kira oknum yang mencoba menggandakan sehingga rawan dengan terjadinya KKN," pungkasnya.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Diundang Hadir di Pengajian Akbar di Lamongan, Cagub Risma Disambati Masalah Ketersediaan Air Bersih
- KPK Bakal Jerat Hukuman Mati Bagi Koruptor APD Covid-19
- Cagub Risma Diundang Pengasuh Ponpes Darul Hikam Joresan Ponorogo
