Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Byarwati, mengkritik rencana kebijakan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengenai kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 10 persen menjadi 15 persen.
- Pemilu Habiskan Rp16,5 Triliun, Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Rp 96,4 Triliun
- Kemenkeu Lakukan Pemblokiran Anggaran Pemerintah Rp 50,14 Triliun
- Sri Mulyani Kenang Rizal Ramli, Teringat Sepatu Warna Hijau Stabilo
Anis menilai rencana kebijakan tersebut jauh dari rasa keadilan bagi mayoritas masyarakat Indonesia.
"Ingat kan, baru saja Pemerintah menurunkan tarif PPh Badan, obral insentif pajak dan bahkan pembebasan PPnBM yang hanya menyasar kalangan tertentu yang notabene golongan menengah ke atas," ujar Anis Byarwati dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (11/5).
"Tetapi di saat yang sama Pemerintah berencana menaikkan tarif PPN yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari karena menyangkut konsumsi barang dan jasa masyarakat secara keseluruhan," sambungnya.
Anggota Komisi XI DPR RI ini memberikan warning kepada pemerintah akan dampak yang timbul, apabila PPN benar-benar dinaikkan menjadi 15 persen.
"Jangan sampai ini menjadi beban baru bagi konsumen dan dunia usaha secara luas," tegasnya.
Maka dari itu, Anis Byarwati menyarankan Sri Mulyani untuk tidak menaikkan tarif PPN yang sudah pasti akan semakin menyengsarakan masyarakat bawah.
Namun seharusnya, mengeluarkan kebijakan penurunan PPN hingga 5 persen, dibarengi dengan penarikkan pajak dari harta atau warisan orang-orang kaya (wealth tax) di Indonesia.
"Tarik pajak atas kekayaan jenis tertentu atau warisan dengan nilai minimal tertentu. Jangan masyarakat yang sedang susah, ditambah lagi bebannya dengan kenaikan PPN," katanya.
"Pemerintah jangan mencari jalan pintas untuk memenuhi target pajak. Jangan sampai Pemerintah kembali mencederai rasa keadilan," demikian Anis Byarwati.
- PKS Pertimbangkan Muhaimin Dan Khofifah Untuk Diusung di Pilgub Jatim 2024
- Partai Golkar Kota Probolinggo Gelar Pertemuan Tertutup Dengan PKS
- PKS Jatim Bidik Kemenangan 60 Persen di Pilkada Serentak