Pengamat: Permenperin 3/2021 Perkeruh Industri Gula

Pengamat ekonomi dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori, dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Jumat (2/7).

Industri gula, sambung, Khudori, merupakan salah satu komoditas yang banyak aturan (over regulated), terutama di hilir. Ironisnya, sebagian besar aturan itu tidak dilaksanakan secara konsisten. Karena dinilai tak efektif, dibuat aturan baru. Padahal, masalahnya ada pada pelaksanaan. Aturan-aturan yang ada, termasuk Permenperin 3/2021, dibuat terlihat karena ada kepentingan tertentu,

Khudori menjelaskan, secara umum di Indonesia saat ini ada dua jenis pabrik gula, di antaranya pabrik gula rafinasi untuk memasok keperluan industri. Lokasi pabriknya tidak jauh dari pelabuhan. Bahan baku pabrik gula ini sepenuhnya tergantung pada gula mentah impor.

Padahal, menurut UU No 39/2014 tentang Perkebunan, pabrik tersebut memiliki kewajiban untuk membangun kebun tiga tahun setelah unit olahan beroperasi. Tetapi, lewat UU Cipta Kerja No 11/2020 dan aturan turunannya, kewajiban itu menguap.

Lainnya adalah pabrik gula konsumsi, yaitu pabrik gula konsumsi warisan era kolonial Belanda. Pabrik-pabrik gula ini tergolong tua, berkapasitas kecil, kurang efisien, dan sebagian besar rata-rata tak punya lahan sendiri. Bahan baku tebu sepenuhnya mengandalkan dari petani, yang panennya tidak dapat memenuhi satu tahun giling.

Tipe pabrik gula lainnya adalah yang teknologinya modern, berkapasitas besar, efisien, dan punya lahan sendiri. Pabrik gula ini bisa memproduksi aneka produk, juga bisa menghasilkan gula konsumsi dan gula rafinasi sesuai perizinannya. Namun, setelah memperoleh izin tersebut, kuota impor gula mentah malah dicabut sehingga investasi yang sudah dikeluarkan menjadi sia-sia.

Khudori mengaku heran mengapa pemerintah mengeluarkan Permenperin 3/2021. Sebelum beleid ini ada, impor gula mentah dan pasokan gula aman-aman saja. Seharusnya pemerintah tidak mengeluarkan aturan baru yang membikin keruh dan bersifat diskriminatif.

Dalam jangka pendek, kebutuhan gula rafinasi industri di Jawa Timur dan Indonesia Timur harus dijamin dengan harga kompetitif.

“Pemerintah yang mengeluarkan perizinan usaha, pemerintah pula yang wajib memastikan semua industri mendapat jaminan bahan baku gula mentah impor dan gula rafinasi. Kebijakan seharusnya tidak menyulitkan. Ada baiknya Permenperin 3/2021 segera direvisi,” terangnya.

Dikatakan lebih lanjut, swasembada gula memerlukan ketersediaan perkebunan tebu yang memadai. Untuk mencapai swasembada gula konsumsi sekurang-kurangnya dibutuhkan tambahan lahan baru 200 ribu hektare.

Sementara untuk mencapai swasembada gula konsumsi dan gula industri, perlu tambahan lahan 600 ribu hektare. Dari tahun ke tahun lahan tebu terus berkurang, dan saat ini hanya 410-an ribu hektare.

Regulasi yang tidak dijalankan secara konsisten dan tidak berpihak pada petani merupakan salah satu penyebab penurunan kebun tebu. Pabrik gula baru atau perluasan yang seyogyanya bermitra dengan petani tebu atau memiliki lahan tebu sendiri justru tidak memenuhi kewajiban tersebut. Karena pengawasan lemah, mereka lolos dari sanksi.

Sementara itu, perwakilan pelaku UMKM Mamin dari Sidoardjo Moch Sholeh mengatakan, pihaknya terpaksa harus membeli gula konsumsi dari pasar tradisional dengan harga lebih mahal untuk dapat berproduksi. Kelangkaan gula rafinasi tersebut terjadi karena pelaku UMKM harus menunggu pasokan gula rafinasi dari luar Jawa Timur.

“Keterlambatan pasokan gula rafinasi tersebut bisa terjadi berhari-hari, dalam waktu yang tidak dapat dipastikan. Harganya juga lebih mahal. Kondisi ini terjadi sampai dengan saat ini. Berbeda dengan kondisi sebelumnya, terlambat pasokan paling cuma sehari,” pungkasnya.