Anggota DPRD Kabupaten Jombang, Musthofa mengapresiasi langkah pemerintah dalam melaksanakan vaksinasi dan menerapkan PPKM darurat. Namun, Ia juga meminta pemerintah daerah mengevaluasi proses vaksinasi covid-19 di kota santri.
- Tekan Angka DBD Di Jatim, Benjamin Kristianto Minta Pemerintah Gencarkan Vaksin
- Penderita DBD di Jatim Meningkat, Khofifah Ajak Warga Lakukan 3M Plus dan Vaksinasi
- Vaksinasi Covid-19 Dosis Keempat Jatim Tertinggi di Indonesia, Gubernur Khofifah: Bekal Masyarakat Masuki Transisi Pandemi ke Endemi
"Itu diperlukan untuk mengejar target vaksinasi nasional yang diprogramkan oleh pemerintah pusat," kata Mustofa anggota Komisi D DPRD Jombang dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dikutip RMOLJatim, Kamis (08/7).
Mustofa menyebut pada proses vaksinasi covid-19 di Kabupaten Jombang ditemukan sejumlah kendala di lapangan. Seperti vaksinasi di beberapa titik misal Puskesmas Jabon. Adanya temuan tentang sumber daya manusia. Yaitu tenaga administrasi pada pendaftaran vaksinasi dirasa kurang. Sehingga dapat memicu antrean yang dapat menimbulkan kerumunan orang.
"Pemantauan pelaksanaan vaksinasi pagi ini secara umum lancar. Cuman ada beberapa yang harus dievaluasi. Pertama yang kita temukan adalah petugas entry data, ini kurang," ujar Mustofa usai meninjau langsung di Puskesmas Jabon.
Tidak hanya itu, Mustofa juga mengungkapkan dari hasil peninjauan yang dilakukan hari ini, adanya kekurangan tenaga medis di puskesmas tersebut. Dengan banyaknya target vaksinasi. Sehingga perlu adanya tambahan tenaga medis atau vaksinator.
"Nanti kita akan koordinasi dengan dinkes terkait temuan ini. Supaya target vaksinasi 1 juta ini bisa tercapai di Jombang," bebernya.
Pihaknya juga memberikan saran jika vaksinasi ini baiknya dilakukan oleh masing-masing Desa yang ada di Kabupaten Jombang. Mengingat, aparatur desa bisa memastikan bagaimana mengatur massa dan juga tindakan yang harus dilakukan agar tidak terjadi penumpukan massa.
"Kalau dikomparasi lebih bagus didesa daripada di Puskesmas, dengan menambah SDM medis di Desa tersebut," terangnya.
Sementara, anggota legislatif dari PKS dapil 1 (Jombang-Peterongan) ini juga mendapati keluhan adanya keterbatasan anggaran untuk honor vaksinasi. Dengan anggaran penanganan covid-19 yang sudah digelontorkan oleh pemerintah, seharusnya tidak ada kendala honor.
Ini tidak ada honor atau insentif untuk vaksin ini. Sehingga ini akan kita jadikan bahan di Timgar (Tim Anggaran) dan Banggar (Badan Anggaran)," ungkapnya.
Mustofa juga berharap masyarakat tetap menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, serta mengurangi aktifitas. Supaya pendemi covid ini segera berakhir.
- Tekan Angka DBD Di Jatim, Benjamin Kristianto Minta Pemerintah Gencarkan Vaksin
- Penderita DBD di Jatim Meningkat, Khofifah Ajak Warga Lakukan 3M Plus dan Vaksinasi
- Vaksinasi Covid-19 Dosis Keempat Jatim Tertinggi di Indonesia, Gubernur Khofifah: Bekal Masyarakat Masuki Transisi Pandemi ke Endemi
