Data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) menyatakan bahwa kasus demam berdarah dengue (DBD) di Jawa Timur pada 2023 mencapai 6.642 dengan 65 kematian. Provinsi ini menempati urutan ketiga dengan kasus tertinggi di Indonesia, setelah Jawa Barat dan Kalimantan Barat.
- Pemprov Diminta Mitigasi Untuk Cegah Lonjakan DBD Di Jatim
- Penderita DBD di Jatim Meningkat, Khofifah Ajak Warga Lakukan 3M Plus dan Vaksinasi
- Gak Mau Kena DBD? Yuk, Ikuti Gerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk di Madiun!
Menanggapi lonjakan penderita DBD tersebut, anggota komisi E DPRD Jawa Timur Benjamin Kristianto meminta agar Pemprov segera melakukan langkah lanjutan untuk menurunkan angka penyakit tersebut.
Anggota DPRD Jatim dari Dapil Sidoarjo itu meminta agar Pemprov Jatim semakin gencar sosisalisasi 3M Plus (menguras bak air, menutup tempat penampungan air, mendaur ulang barang tidak terpakai, dan mencegah gigitan nyamuk melalui obat nyamuk, fogging, dan penggunaan jaring nyamuk), dan vaksinasi dan melibatkan masyarakat secara aktif.
‘Yang kita ingatkan perlu dipikirkan adalah vaksin demam berdarah, jadi 3M plus. Yang satunya adalah perlunya vaksinasi yang merata,” katanya.
Dia mengatakan, dengan gencarnya sosialisasi pencegahan penyakit DBD, maka anggaran yang dibutuhkan untuk menekan angka penyakit tersebut bisa berkurang. Menurut dia, total jumlah klaim BPJS dari pasien yang dirawat akibat DBD sendiri cukup besar. Mencapai Rp 40 triliun setiap tahunnya.
“Jadi kalau jumlah ini dipakai untuk pencegahan dan vaksinasi tentunya akan lebih murah, dibandingkan dengan kuratif,” tambanya.
Ketua Kesira Jatim itu menjelaskan, demam berdarah adalah kasus penyakit yang bisa sembuh dengan sendirinya. Karena itu, masyarakat harus tahu dan paham benar, penanganan penyakit tersebut.
Menurut dia, pada tahap awal, gejala demam berdarah hanya pegal dan panas tinggi. Sedangkan, pada fase kedua akan terjadi pendarahan. Karena itu, masyarakat harus waspada, agar penderita demam berdarah tidak sampai ke fase ketiga, yakni syok.
“Jangan sampai terlambat dan harus ditangani dengan segera,” pungkasnya.
- Arum Sabil Desak Menteri Nadiem Cabut Kebijakan Tak Wajibkan Ekskul Pramuka
- Komitmen Wali Kota Eri terhadap Penanganan Stunting Berbuah Penghargaan dari Presiden RI di Hari Otoda 2024
- Kwarnas-Kwarda Pramuka Se-Indonesia Desak Menteri Nadiem Revisi Permendikbud No 12
