DPRD Kabupaten Malang menyoroti temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal bantuan sosial (Bansos) di Dinas Sosial (Dinsos) pada pemeriksaan anggaran tahun 2020 tentang penanganan terdampak Covid-19.
- Komisi D DPRD Jatim Apresiasi Layanan Mudik di Bandara Abdulrachman Saleh Malang
- 4 Tersangka Perampokan di Malang Terancam Hukuman 12 Tahun Penjara
- Dinas PUBM Kabupaten Malang Bakal Benahi Jembatan Ambrol di Dau Tahun 2024 ini
Demikian disampaikan Anggota DPRD Kabupaten Malang dari Fraksi Partai Gerindra, Zia Ulhag, Kamis (19/8).
"Berkenaan dengan audit BPK anggaran di tahun 2020. Yang menjadi sorotan BPK banyak hal, diantaranya termasuk kualitas beras. Info yang berkembang dan saya dapatkan, Dinsos banyak mengembalikan bantuan sosial pada masyarakat dalam penanganan pandemi Covid-19," ujar Zia dikutip Kantor Berita RMOLJatim.
Disinggung soal jumlah kualitas beras jelek seperti apa dalam audit BPK tersebut, Zia menjelaskan, harusnya yang dibeli kualitas nomer 1 tapi dibelikan kualitas nomer 3. Sehingga untuk harga secara otomatis menggunakan harga kualitas nomer 3.
"Harusnya yang beli kualitas nomer 1, tapi dibelikan kualitas nomer 3. Secara otomatis harganya ya kualitas nomer 3. Kalau soal anggaran dalam temuan audit BPK tidak tahu. Yang jelas anggaran segini, kok kualitasnya kayak gini. Dalam audit BPK, kualitasnya dinilai jelek. Makanya Dinsos pemegang bansos harus berhati-hati," tandas Zia mantan aktivis antikorupsi dari Malang Corruption Watch (MCW) itu.
Dari temuan itu, lanjut zia, menjadi evaluasi DPRD. Dan tugas DPRD adalah mengecek ke lapangan. Apabila tidak sesuai dari perencanaan, maka tugasnya yaitu mengingatkan.
"Ini menjadi evaluasi bagi kami. Khusus di mitra komisi, ketika ada perencanaan yang dilakukan OPD (organisasi perangkat daerah), dan berkenann dengan bantuan-bantuan yang itu bersumber dari anggaran APBD atau anggaran dari Provinsi harus dicek ke lapangan. Apabila tidak sesuai, DPRD wajib mengingatkan. Sedangkan BPK menguji petik, artinya mulai perencanaan, anggaran, realisasinya, hingga mengecek ke lapangan. Siapapun OPD yang akan diuji penggunaan anggarannya, harus hati-hati," tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Malang, Abdul Haris ketika dikonfirmasi belum bisa memberi keterangan yang jelas terkait kabar tersebut. Karena ia mengatakan baru efektif menjabat di Dinsos satu minggu. Sehingga ia menyarankan, untuk datang ke kantornya dan akan memberikan data yang dibutuhkan.
- Komisi D DPRD Jatim Apresiasi Layanan Mudik di Bandara Abdulrachman Saleh Malang
- 4 Tersangka Perampokan di Malang Terancam Hukuman 12 Tahun Penjara
- Dinas PUBM Kabupaten Malang Bakal Benahi Jembatan Ambrol di Dau Tahun 2024 ini
