Ritel modern seperti yang biasa disebut minimarket, keberadaanya makin menjamur di Ngawi
- Jelang Pilkades Serentak, Begini Pesan Kapolres Probolinggo
- Jalan Alternatif Rusak Dampak Alih Arus Pembangunan Jembatan Ploso, Ini Respon Bupati Jombang
- Cara Dishub Surabaya Cegah Jukir Tarik Retribusi di Atas Ketentuan
Menanggapi hal tersebut, Bupati Ngawi, Ony Anwar langsung pasang kuda-kuda. Menurutnya, keberadaan minimarket tersebut jelas mengancam keberlangsungan pasar tradisional, dan tentunya berimbas pada aspek ekonomi sosial pada masyarakat secara langsung.
Kepada Kantor Berita RMOLJatim, Ony menegaskan, akan membuat satu mekanisme yang diaktualisasikan melalui peraturan bupati (Perbup-red).
"Yang pertama kita akan bikin Perbup terkait model badan usaha untuk ritel modern. Kemudian kita konsultasikan ke dinas terkait oke clear tapi kemudian dalam perijinan sulit mengendalikan," terang Ony Anwar Bupati Ngawi via selular Minggu, (29/8).
Sulitnya pengendalian perijinan minimarket di daerah, lanjut Ony, tidak lepas dari Sistem Online Single Submission (OSS), Risk Based Approach (RBA) alias berbasis risiko yang baru. Dimana, ketika ada pihak personal atau individu melakukan proses perijinan minimarket dengan melakukan input data yang berbasis online ternyata masuk kategori resiko sedang. Sehingga secara otomatis langsung di approach oleh pemerintah pusat. Dan domain pemerintah daerah tidak mempunyai kapasitas atau kewenangan sama sekali dalam mengeluarkan rekomendasi.
"Ketika ada ijin minimarket ke pemerintah pusat langsung dimunculkan termasuk titik lokasi atau koordinatnya karena masuk kategori resiko sedang. Kenyataanya pemerintah daerah tidak mempunyai kewenangan dan ini menjadi dilema bagi daerah itu sendiri," ucap Ony.
Dengan fakta seperti itu tidak memupus langkah Ony selaku Bupati Ngawi dalam menghentikan keberadaan minimarket yang kian hari bertambah di wilayahnya.
Tentunya dengan intens mengusulkan beberapa regulasi plus moratorium ke pemerintah pusat agar pemerintah daerah diberikan andil kebijakan dalam menentukan perijinan minimarket. Sebab diakui atau tidak dengan terbitnya OSS RBA yang baru keberadaan Perbup akan gugur dengan sendirinya.
"Untuk mengantisipasi dini langkah kita sekarang ini harus mengoptimalkan keberadaan warung-warung. Dan kehadiran pasar tradisional harus kita upgrade juga agar lebih modern dengan harapan bisa bersaing dengan kehadiran minimarket," pungkas Ony Anwar. 
- Tahapan Pilkades Serentak Bangkalan 2023 Dinodai Banyak Keributan hingga Konflik Berdarah
- Jalur Bondowoso-Tamanan Rusak Parah, PUPR: Anggaran Dialihkan Untuk Penanganan Covid-19
- Khofifah Kawal Sensus Penduduk Secara Offline di Kota Probolinggo
