Setelah kunjungan kerja Menteri Sosial, Tri Rismaharini, Bank Mandiri sudah menyalurkan lebih 1.000 Kartu keluarga Sejahtera (KKS) Program Keluarga Harapan (PKH) kepada Kelompok Penerima manfaat (KPM) di kabupaten Jember.
- Begal Payudara Ditangkap Saat Jual Burung
- Pemkot Surabaya Terima Bantuan Ratusan Alat Penunjang Adminduk dari Bank Jatim dan PT Yekape
- Ratusan Juta Uang PMI Bondowoso Hingga Aset Mobil Tanpa Kejelasan, Soekaryo Siapkan Langkah Hukum
Sebab, dari pengecekan Dinas Sosial Pemkab Jember sebelumnya, ternyata masih ada 2.000 PKH dan 15.000 KKS Bansos Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), masih utuh belum tersalurkan kepada KPM.
Belum tersalurkannya Bantuan Sosial untuk dampak Covid-19 dan penerapan PPKM Darurat Jawa Bali ini, mendapatkan perhatian serius dari Mensos, yang saat melakukan kunjungan kerja ke Jember.
"Sekitar 1000 lebih KKS sudah terdistribusi kepada warga pemenerima manfaat sebagai tindak lanjut dari kunjungan kerja dari menteri sosial Tri Rismaharini, beberapa waktu yang lalu," kata PLt Kepala Dinas Sosial Pemkab Jember, Widi Prasetyo dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Jumat ( 3/9).
Dia berharap seluruh KKS yang di Bank Mandiri, ke depan segera tersalurkan tuntas. Sebab, dari data penerima bansos melalui bank mandiri, ada 2 jenis bansos yang belum tersalurkan, yakni Bansos 2.000 milik PKH Dan ada 15.000 milik BPNT.
Saat ini, tahap awal yang didistribusikan adalah milik PKH, sudah lebih 1.000 KKS, yang sudah diserahkan. Dia berharap dalam waktu 1 atau 2 hari, penyalurannya, sudah selesai.
"Pihak Bank mandiri tinggal menyalurkan dan pemerintah daerah siap membantu memfasilitasi dan memberi bantuan Sumber Daya Manusia, kalau memang tidak cukup," ucap Widi.
Menurutnya, dari penelusuran Pemkab Jember, paska kunjungan kerja Mensos, kendala belum tersalurkannya bantuan sosial itu karena ada beberapa persoalan, diantaranya nama tidak yang sama dengan data di Mandiri, walau hanya satu huruf, kartu rusak dan sebagainya.
"Kami minta kepada Bank Mandiri ada kebijakan antara petugas lapangan Bank mandiri. Ditingkat manajemen sudah mengambil kebijakan, tapi ditingkat operasional terputus. Hanya beda huruf A atau Y, uang tidak diberikan," katanya.
- BEM Nusantara Anggap Masih Banyak Kasus Pelanggaran HAM Tidak Jelas Nasibnya
- Supaya Dapur 'Ngebul' Jadi Alasan Purel Ngawi Nekat Buka Lapak
- Pemkot Surabaya dan ITS Dirikan Perusahaan Air Minum dalam Kemasan HE2O
