Dugaan adanya mafia auditor di tubuh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak bisa didiamkan. Apalagi, dugaan kongkalikong oknum BPK kian nyaring setelah Komisaris Utama Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok koar-koar di media sosial YouTube.
- Mantan Intelijen TNI Minta Polri Umumkan Para Bos Besar di Balik Judi Online
- Muslim Arbi: Cara Jokowi Bagi-bagi BLT Bisa Dianggap Pro Pengusaha Sawit
- Pupuk Bersubsidi Langka, FPKB Tuding Ada Permainan
Diduga, banyak kontrak BUMN merugikan perusahaan pelat merah karena ada oknum BPK melindungi "pemain".
"Ada dugaan jaringan mafia auditor di BPK selama ini kongkalikong dengan direksi BUMN yang melakukan kontrak dengan pihak lain dan berujung kerugian. KPK, Kejaksaaan Agung, dan Polri harus turun tangan," kata Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Arief Poyuono, dilansir dari Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (3/12).
Bila tuduhan tersebut benar, kata Arief Poyuono, maka dipastikan akan banyak dana setoran mengalir ke oknum-oknum pejabat dan petinggi BPK yang selama ini melakukan audit BUMN.
Para pemain tentu akan mengucurkan upeti kepada oknum auditor BPK agar laporan keuangan BUMN bisa berstatus Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
"Atau minimal dinyatakan hanya sebagai kerugian biasa yang bukan dilakukan secara sengaja oleh jajaran direksi. Ini sudah dipastikan ada upeti ke oknum-oknum BPK," jelasnya.
"Jika ada kontrak di BUMN yang merugikan, sudah dipastikan itu sebuah tindak pidana korupsi oleh direksi BUMN dan jaringannya," sambung Arief Poyuono.
Oleh karenanya, ia meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, dan Polri melakukan bersih-bersih oknum pemain di dalam perusahaan pelat merah dan BPK.
"Sekarang tinggal dibersihkan oknum-oknum petinggi BUMN dan BPK yang selama ini terima upeti," tandasnya. 
- Sesuai Arahan BPK, Wali Kota Eri Minta Kenaikan Pajak Reklame Tak Beratkan Pengusaha
- Anggaran Besar tapi Banyak TPS Tak Layak, BPK Diminta Audit
- Cara Melakukan Kooperativisasi BUMN
