Bukan hanya di Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut menyerukan pentingnya pendidikan antikorupsi dan peran serta masyarakat di forum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).
- Aliansi Anti Korupsi, Kota Probolinggo Apresiasi Lapas II B Gagalkan Penyelundupan Narkoba ke Dalam Lapas
- Gelar Festival Musik Millenial "Mboten Korupsi Mboten Ngapusi 2023" Sambut Hari Anti Korupsi Sedunia, berhadiah Rp30 juta
- Aktivis Anti Korupsi: Hormati Putusan Dewas, Berhenti Terbarkan Sentimen Pribadi
Seruan itu disampaikan oleh KPK dalam keikutsertaannya pada penyelenggaraan sesi kesembilan Konferensi Negara Pihak pada Konvensi PBB Menentang Korupsi atau Conference of the States Parties to the United Nations Convention against Corruption (CoSP) yang berlangsung di Sharm El Sheikh, Mesir.
Pada konferensi yang berlangsung sejak 13 sampai dengan 17 Desember 2021 tersebut, KPK menyampaikan pentingnya pendidikan antikorupsi dan peran serta masyarakat dalam upaya global pencegahan korupsi.
"Strategi pencegahan tidak akan lengkap tanpa pendidikan antikorupsi yang kuat yang mempromosikan transparansi, akuntabilitas, integritas, dan budaya tolak korupsi di semua lapisan masyarakat," ujar Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana dalam forum tersebut, sebagaimana keterangan tertulis yang diterima wartawan, Sabtu malam (19/12).
Dalam implementasi pendidikan korupsi, kata Wawan, KPK telah menerapkan beberapa langkah, salah satunya penerbitan modul pendidikan antikorupsi untuk semua tingkat pendidikan dan perangkat pendidikan antikorupsi lainnya.
Penjelasan tersebut disampaikan Wawan dalam pernyataan nasional Indonesia pada agenda item 4 dengan fokus pembahasan terkait isu pencegahan korupsi. Di mana, Indonesia juga mengusulkan 3 poin yang dapat dilakukan dunia internasional dalam meningkatkan strategi pencegahan korupsi.
"Pertama, penguatan peran lembaga antikorupsi dan pengawasan. Lembaga antikorupsi serta lembaga terkait dengan mandat pengawasan, seperti lembaga audit, harus diberikan independensi yang diperlukan agar mereka dapat menjalankan fungsinya secara efektif dan bebas dari pengaruh yang tidak semestinya," jelas Wawan.
Kedua, perlunya mendorong dan meningkatkan partisipasi multistakeholder. Partisipasi dari semua pemangku kepentingan, yakni masyarakat, media, dan sektor swasta memainkan peran penting dalam mendorong dialog publik tentang korupsi dan meningkatkan kesadaran akan dampak negatif korupsi.
Ketiga, pentingnya penanganan keterkaitan antara korupsi dan kejahatan terorganisir (organized crime). Indonesia menekankan pentingnya upaya untuk meningkatkan kesadaran dan menyusun langkah pencegahan yang holistik. Yakni terkait peran korupsi dalam memfasilitasi kejahatan transnasional terorganisir seperti perdagangan manusia, penyelundupan migran, dan penyelundupan narkoba.
Konferensi yang melibatkan negara pihak, negara peninjau, organisasi internasional dan regional, serta lembaga madani ini dihadiri oleh sekitar 2.700 peserta.
- Sejumlah Elemen Masyarakat Sidoarjo Desak KPK Jemput Paksa Tersangka Bupati Gus Muhdlor
- KPK Limpahkan Berkas Eks Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan Suami Hasan Aminudin ke Lapas Porong
- Hari Ini Digelar Sidang Praperadilan Bupati Sidoarjo Melawan KPK
ikuti update rmoljatim di google news
