Komisi IV DPRD Gresik telah memanggil pihak Dinas Sosial (Dinsos), BPJS dan Bank BNI setempat. Karena, adanya temuan banyak e-warung tempat penyaluran bantuan pangan non tunai (BPNT) bodong (fiktif).
- PPDB SMP Dibuka, Dispendik Surabaya Siapkan 590 Rombel
- Pemkot Dirikan Pos Pantau, Antisipasi Kebakaran TPA Randegan Susulan
- Lantik Pengurus BAZNAS Surabaya, Wali Kota Eri: Ini Jihad Melawan Kemiskinan
Menurut Ketua Komisi IV DPRD Gresik, Muhammad, ada banyak e-warung yang ditunjuk sebagai tempat penyaluran BPNT yang fiktif di setiap Kecamatan.
"Temuan kami di lapangan, banyak e-warung atau unit usaha yang ditunjuk sebagai penyalur. Ternyata tidak berjualan sembako dan hanya melayani saat penyaluran BPNT saja," ujarnya kepada Kantor Berita RMOLJatim, Kamis (30/12).
"Persoalan ini tidak boleh dibiarkan, makanya pihak terkait seperti Dinsos, BPJS dan Bank BNI kita panggil agar segera menyelesaikan persoalan itu. Sehingga, penyalurannya benar-benar sampai ke penerima sesuai dengan data dan ketentuan,” tuturnya.
Terkait persoalan tersebut, lanjut Muhammad pihaknya meminta dinsos untuk mengevaluasi data penerima bansos baik itu BPNT, PKH, maupun lainnya yang ada dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
"Kami minta Dinsos segera berkoordinasi dengan OPD dan instansi terkait untuk memastikan data penerima bantuan selama ini yang belum cair bisa segera terserap," katanya.
Selain itu, evaluasi terhadap keberadaan e-warung fiktif atau bodong harus benar-benar dibenahi baik oleh Dinsos maupun Bank BNI selaku pihak terkait penyaluran BPNT," tegas anggota Fraksi PKB Gresik ini.
"Untuk memastikan temuan kami itu, benar-benar ditindaklanjuti. Maka dalam beberapa hari kedepan, kita akan melakukan sidak," tandasnya.
.
- MCW Dorong Dindik Ambil Sikap Soal Dugaan Pungutan di SMPN 3 Singosari
- Dinilai Masih Amburadul, Komisi III Larang Penyerahan Pasar Baru Kota Probolinggo
- Kota Surabaya Segera Terima Bantuan Bus Listrik dari Kemenhub
