Presiden Joko Widodo disarankan mengevaluasi penambahan kursi wakil menteri di seluruh kementeriannya. Jika tidak, konsekuensinya orang nomor satu di Indonesia itu akan dianggap gagal mempromosikan dirinya sebagai pemimpin yang pro reformasi birokrasi.
- Warga Antre Beli Sembako Murah hingga Pingsan, Ini Usul Al-Hasanah Foundation kepada Presiden Jokowi
- Rencana Jokowi Sematkan Pangkat Jenderal ke Prabowo, TB Hasanuddin: Dalam TNI Tak Ada Pangkat Kehormatan
- Apakah Prabowo Bakal Disetir Jokowi Jika Jadi Presiden?
Demikian pendapat pengamat politik Universitas Nasional, Andi Yusran melansir Kantor Berita Politik RMOL, Minggu malam (10/1).
Menurut Andi, jika mampu menyusun birokrasi yang profesional, maka Presiden Jokowi akan dikenang sebagai pemimpin nasional yang pro terhadap reformasi birokrasi.
"Jika Jokowi bisa mendesain birokrasi yang profesional, ramping dan efisien, maka ia kelak akan dikenang sebagai pelopor reformasi birokrasi," demikian kata Andi Yusran.
Doktor ilmu politik Universitas Padjajaran ini berpendapat, semangat penghapusan eselonisasi harus didukung oleh skema perampingan struktur dalam lembaga kementerian.
Andi mencontohkan, penggabungan beberapa direktorat dan direktur jenderal seharusnya menjadi satu Dirjen saja.
Dengan demikian, adanya slot kursi wakil menteri (Wamen) seyogyanya dikosongkan.
"Menjadi kontraproduktif jika kemudian jabatan wakil menteri diisi, seharusnya semua jabatan Wamen tersebut dikosongkan," demikian pendapat Andi.
- Warga Antre Beli Sembako Murah hingga Pingsan, Ini Usul Al-Hasanah Foundation kepada Presiden Jokowi
- Rencana Jokowi Sematkan Pangkat Jenderal ke Prabowo, TB Hasanuddin: Dalam TNI Tak Ada Pangkat Kehormatan
- Apakah Prabowo Bakal Disetir Jokowi Jika Jadi Presiden?
