Pemkab Bondowoso Genjot 70 Persen Vaksinasi

Bupati Bondowoso, KH Salwa Arifin/RMOLJatim
Bupati Bondowoso, KH Salwa Arifin/RMOLJatim

Vaksinasi di kabupaten Bondowoso sudah mengalami peningkatan di tiap kecamatan di awal tahun ini.


Disampaikan Bupati Bondowoso KH Salwa Arifin bahwa vaksinasi masyarakat umum secara manual mencapai dikisaran 71 persen, sedangkan untuk capaian vaksinasi bagi warga lansia masih 51 persen.

"Yang Lansia belum 60 persen. Kalau booster bisa. Cuma untuk anak usia 6 tahun masih belum," ujarnya dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Rabu (12/1).

Untuk memenuhi capaian vaksinasi tersebut, petugas kini mendatangi langsung ke rumah-rumah warga agar bersedia divaksin dengan berbagai pendekatan.

Selain Bupati, hal senada diutarakan, Ketua DPRD Bondowoso, Dafir membenarkan, data real vaksinasi di Kota Tape sudah mencapai target, namun secara online yang terinput baru hanya 67,18 Persen. 

"Kendalanya karena banyak masyarakat kita yang menggunakan KTP lama waktu vaksin,” ucapnya.

Ahmad Dhafir menyebut, tercapainya target vaksinasi merupakan tanggung jawab bersama. Mulai dari Pemkab Bondowoso, DPRD dan TNI-Polri. 

"Saya minta untuk Dinas Dukcapil untuk mengupdate KTP masyarakat, agar segera bisa terdata sebagai warga yang sudah divaksin,” sambungnya.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Bondowoso, dr Moh Imron menguraikan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya vaksin masih rendah. Walaupun petugas telah melakukan upaya jemput bola melayani vaksinasi untuk mencapai target 600 ribuan warga.

"Kalau masyarakat merasa membutuhkan, tidak akan kesulitan kita," ungkapnya.

Selain karena kesadaran vaksin rendah, faktor Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tidak terbaca menjadi salah satu penyebab capaian vaksinasi belum memenuhi target. Padahal, yang bersangkutan telah melaksanakan vaksinasi.

"Ketika tidak masuk maka data ini tidak nisa ditarik oleh KPC PEN," ujarnya.

Di Bondowoso sendiri, terdapat 11 ribuan warga yang NIKnya tidak bisa masuk ke pusat. Sehingga Dinkes meminta semua fasilitas kesehatan dan tempat-tempat vaksinasi untuk mengumpulkan data tersebut.

"Kumpulkan ke Dinkes. Setelah itu baru kita akan koordinasikan dengan Dispenduk. Persoalannya apa," pungkasnya.