Fenomena munculnya gerakan politik yang bertolak belalakang dengan nilai-nilai toleransi dan keberagaman, perlahan-lahan menjangkiti wajah masyarakat.
- Pusham Surabaya Minta Komnas HAM Lakukan Investigasi Dugaan Pelanggaran HAM Tragedi Kemanusiaan di Stadion Kanjuruhan
- Intoleransi Ancam Nasib Generasi Bangsa, Pusham Surabaya: Sekolah Jadi Benteng Atasi Ideologi Ekstremisme
Demikian disampaikan ketua Pusat Studi Hak Asasi Manusia (Pusham) Surabaya, Johan Avie dalam acara Media Breafing untuk kegiatan Diskusi Ahli Preventing Violence Extremism, Selasa (25/1).
“Gerakan politik ini sangat rawan memecah belah bangsa dan berupaya untuk menyeragamkan cara pandangan yang radikal, mulai dari sistem sosial, hingga kepada sistem kesadaran kita,” kata Johan didampingi redaktur Kantor Berita RMOLJatim, I Komang Aries Darmawan.
Johan membeberkan data penelitian yang diperoleh oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), sebanyak 21 persen siswa dan 21 persen guru menyatakan Pancasila sudah tidak lagi relevan digunakan bangsa. 84,8 persen siswa dan 76,2 persen guru lebih setuju dengan penerapan syariat Islam.
“Selain itu 52,3 persen siswa setuju kekerasan untuk solidaritas agama dan 14,2 persen membenarkan aksi pemboman yang dilakukan kalangan radikal,” paparnya.
Berdasarkan data dari The Wahid Institute, yang melakukan penelitian di sekolah negeri menyebut bahwa tak setuju mengucapkan hari raya keagamaan orang lain seperti mengucapkan selamat natal sebanyak 27 persen, ragu-ragu 28 persen.
Siswa-siswi yang akan membalas tindakan perusakan rumah ibadah mereka sebanyak 15 persen, ragu-ragu 27 persen. Sementara mereka yang tak mau menjenguk teman beda agama yang sakit 3 persen, ragu-ragu 3 persen.
- Pusham Surabaya Minta Komnas HAM Lakukan Investigasi Dugaan Pelanggaran HAM Tragedi Kemanusiaan di Stadion Kanjuruhan
- Intoleransi Ancam Nasib Generasi Bangsa, Pusham Surabaya: Sekolah Jadi Benteng Atasi Ideologi Ekstremisme
