Mengusulkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Kepala Badan Otorita Ibukota Negara (IKN) dinilai sebagai upaya gerak cepat (gercep) PDIP mengambil keuntungan politik.
- AHY: Kekuatan Utama Pembangunan IKN Ada di Investasi
- Antisipasi Over Capacity, Penghuni IKN Tak Lebih dari Dua Juta Jiwa
- Terungkap Alasan Ibu Kota Pindah ke IKN
Pengamat politik Iwel Sastra berpendapat, setelah Presiden Joko Widodo sempat mengungkapkan tiga nama (Ahok, Tumiyana dan Abdullah Azwar Anas), kembali muncul sosok yang dianggap berpeluang menjadi kandidat kuat. Diantaranya; Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Mensos Tri Rismaharini.
Analisa Iwel, pilihan politik jatuh pada Ahok karena PDI Perjuangan memandang mantan Gubernur DKI Jakarta itu memiliki kedekatan dengan Presiden Jokowi.
PDI Perjuangan, tambah Iwel, juga melihat peluang Ahok terpilih besar karena termasuk salah satu nama yang disebut Jokowi sebagai kandidat Kepala Otoritas IKN.
"Alasan kedua Ahok pernah memiliki pengalaman memimpin ibu kota. Dengan demikian PDI Perjuangan merasa Jokowi akan mempertimbangkan usul tersebut," demikian analisa Direktur Mahara Leadership dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (30/1).
Menurut Iwel, usulan yang diajukan oleh PDI Perjuangan merupakan hal yang wajar. Iwel juga menyarankan kepada partai lain agar mengusulkan kandidat kepala Otorita IKN.
"Partai politik lain juga boleh mengajukan usulan serupa dengan mengusulkan kader mereka sebagai kepala Otorita IKN," pungkas Iwel.
Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto secara terbuka mengusulkan Ahok sebagai kandidat kepala Badan Otorita IKN. Argumentasi, Hasto, selama memimpin Jakarta baik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Ahok sukses menjalankan tugasnya.
- Tak Hanya Daftar Pilwali di PDIP, Eri Cahyadi Bakal Merapat di PKB dan Parpol Lain
- Daftar Pilwali di PDIP, Eri Cahyadi: Segera ke PKB, Gerindra, Golkar, PPP, PAN dan Parpol Lain
- PDIP Beri Sinyal Berkoalisi Dukung Khofifah di Pilgub Jatim 2024
