ibukota baru

Anggota DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth yang juga Ketua Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 62 2021 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI menjelaskan alasan pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. 

Sebanyak 15 investor yang terdiri dari pihak swasta dan lembaga pemerintahan, akan memulai tahap pembangunan di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Januari-Februari 2024 mendatang. 

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebagian besar mengandalkan investasi swasta. Hal itu diungkapkan oleh  Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono dalam acara Peluang Investasi IKN di Jakarta, Jumat (1/12). 

Seloroh Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang mengatakan kepada pegawai Eselon III Pemprov DKI akan memindahkan ke Ibukota Negara (IKN) Nusantara jika tak bekerja dengan baik mendapat sorotan. 

Perpindahan ibukota adalah proyek yang kompleks dan berisiko tinggi. Karena itu untuk memastikan keberhasilannya, maka pemerintah perlu mempertimbangkan semua faktor yang relevan, bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, dan memiliki rencana yang matang serta transparan.

Seluruh pemilik Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) DKI diimbau bersiap melakukan pencetakan ulang seiring perubahan status Jakarta setelah adanya Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. 

Mayoritas masyarakat tidak setuju dengan pemindahan ibu kota negara. Alasan utamanya, tidak mendesak!

Peran DKI Jakarta dalam menyukseskan perpindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, diapresiasi Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Suhajar Diantoro.

Pengalaman mangkraknya sejumlah proyek yang direncanakan pemerintah menjadi salah satu faktor dua konsorsium berencana urung menjadi investor pembangunan ibukota negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.

Upaya percepatan pembangunan Ibukota Negara (IKN) mendapat dukungan dari berbagai pihak, salah satunya dari PT Inti Kreasindo Nusantara (IKN).

Presiden Joko Widodo bersama sejumlah menteri dan lima Gubernur Pulau Kalimantan bermalam dalam tenda di titik nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Ketua DPR RI Puan Maharani berharap desain ibukota baru idealnya menempatkan posisi Mabes TNI dan Mabes Polri mengapit Istana Negara. Dengan begitu koordinasi mengenai masalah keamanan bisa lebih baik.

Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Luqman Hakim meyakini Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang akan ditunjuk Presiden Joko Widodo dipastikan tidak akan rangkap jabatan sebagai menteri kabinet.

Mengusulkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Kepala Badan Otorita Ibukota Negara (IKN) dinilai sebagai upaya gerak cepat (gercep) PDIP mengambil keuntungan politik.

UU Ibukota Negara (IKN) yang baru disahkan beberapa waktu lalu menambah daftar UU yang menuai kritik pedas dari masyarakat karena dianggap penerbitannya terlalu dipaksakan.