Pemkot Surabaya Endus Dugaan Jual-Beli Kamar Rusun

kamar yang ada di salah satu rusun kota Surabaya/ist
kamar yang ada di salah satu rusun kota Surabaya/ist

Tak hanya temuan adanya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tinggal di Rusunawa Grudo. Padahal mereka tidak tercatat sebagai masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).


Serta adanya penghuni rusunawa yang memiliki mobil.

Namun kini Pemkot Surabaya juga mengendus adanya dugaan praktik jual beli kamar rusun hingga memindahtangankannya ke orang lain.

Nah, untuk membuktikan kebenaran tersebut, Pemkot Surabaya akan menggalakkan verifikasi.

Sebab hal itu dianggap sudah tidak sesuai dengan peruntukannya.

“Jadi, kita melakukan verifikasi ulang kepada semua penghuni rusun di Surabaya. Kita evaluasi dan kami juga memohon maaf apabila penghuni itu tidak masuk ke dalam MBR, kami akan minta untuk keluar dari rusun, kita akan gantikan ke warga yang lebih berhak, apalagi saat ini ada sebanyak 11 ribu antrean yang ingin masuk ke rusun,” kata Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Kota Surabaya Irvan Wahyudradjad dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Selasa (8/2).

Dilakukannya verifikasi ulang ini lanjut Irvan lantaran banyaknya jumlah rusun yang tersebar di Kota Surabaya.

Saat ini ada 20 rusunawa yang dikelola Pemkot Surabaya. Adapun 20 rusunawa tersebut adalah Rusunawa Urip Sumoharjo, Dupak Bangunrejo, Sombo, Penjaringansari, Warugunung, Wonorejo, Tanah Merah.

Kemudian rusunawa Randu, Grudo, Pesapen, Jambangan, Siwalankerto, Romokalisari, Keputih, Bandarejo, Gununganyar Sawah, Dukuh Menanggal, Tambak Wedi, Indrapura, dan Babat Jerawat.

“Dari 20 rusun ini, total ada 103 blok dengan 4.890 unit. Luasnya berbeda-beda setiap rusun,” pungkasnya.

Seperti diberitakan sejumlah anggota DPRD Surabaya ramai-ramai menyoal adanya ASN Pemkot Surabaya menghuni rusun.

Padahal rusun tersebut diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Para anggota DPRD Surabaya itu meliputi Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni, anggota Komisi A, Imam Syafi’i, Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya AH Thony dan Anggota Komisi D DPRD Surabaya Herlina Harsono Njoto.