Wacana Pemekaran Provinsi, Bupati Ngawi: Untungnya Apa?

Ony Anwar Bupati Ngawi
Ony Anwar Bupati Ngawi

Seperti yang tersiar kabar, pemerintah akan melakukan moratorium terhadap pemekaran wilayah baru di sejumlah propinsi di Pulau Jawa. 


Dan setidaknya ada 9 wilayah yang mengusulkan adanya pemekaran propinsi baru di Pulau Jawa tersebut. Termasuk untuk Jawa Timur sesuai kabarnya akan dipecah menjadi 3 provinsi yakni Provinsi Mataraman, Provinsi Blambangan dan Provinsi Madura. 

Menanggapi permasalahan ini, Bupati Ngawi Ony Anwar langsung menanggapi sesuai sudut pandangnya. 

Secara garis besar, Ony Anwar mengatakan, harus dilihat dari sisi plus minusnya. Jika memberikan manfaat positif secara otonomi daerah maka wacana pemekaran provinsi bisa dilanjutkan. 

"Pemekaran itu harus dilihat secara menyeluruh atau secara holistik. Harus ada niatan komperhenshifnya seperti apa dan kalau itu bisa menguatkan otonomi daerah ya monggolah diperjuangkan," terang Ony Anwar Bupati Ngawi, dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Senin, (14/2).

Sebaliknya, Ony menandaskan, jika pemekaran propinsi tidak bisa mengakomodir  kepentingan daerah lebih baik ditunda. Mengingat pemekaran pada dasarnya sangat menguras anggaran terhadap pembentukan pemerintahan yang baru. Demikian juga merubah pola-pola komunikasi antar lembaga di dalamnya. 

"Saat ini kan Indonesia tengah fokus pada penanganan atas pandemi Covid-19 demikian juga fokus pada pembentukan ibu kota baru itu (IKN-red). Dengan alasan itu menurut saya secara pribadi di Jawa Timur belum perlu terjadi pemekaran. Kalau ada pemekaran, untungnya apa?" beber Ony Anwar. 

Mengapa belum perlu pemekaran propinsi di Jawa Timur? Ony menegaskan, selama ini hubungan komunikasi antara kepala daerah dari 38 kabupaten dan kota sangat kompak. Demikian juga hubungan antara gubernur dengan jajaran dibawahnya plus lembaga juga cukup bagus termasuk pembangunan di Jawa Timur juga mulai merata.